Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari unrealized loss investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apakah termasuk kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum hybrid (sui generis) karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan fungsi self regulatory yang bertindak sebagai pelaksana teknis organisasi. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU BPJS, yaitu Aset BPJS yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengalihan aset BUMN Jamsostek. Serta Aset Dana Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan hasil pengalihan hak peserta pada BUMN Jamsostek. Kedua aset tersebut dimandatkan untuk dikelola, salah satunya dengan cara diinvestasikan. Selanjutnya rumusan kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Tipikor haruslah dalam bentuk pasti (actual loss). Sedangkan dalam ilmu akuntansi, unrealized loss tidak dihitung sebagai kerugian (tidak dicatat dalam laporan laba rugi), melainkan dimasukkan ke dalam pendapatan menyeluruh (comprehensive income). Penurunan nilai saham tersebut akan menjadi kerugian nyata atau tidak tergantung pada saat penjualan aset tersebut dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unrealized loss investasi BPJS Ketenagakerjaan bukanlah merupakan kerugian negara, melainkan kerugian bisnis. Oleh karena itu, Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu bertanggungjawab dikarenakan dirinya juga sudah mengikuti berbagai instrumen mitigasi hukum yang dikeluarkan oleh OJK dan BPK. Lebih lagi, unrealized loss ini adalah risiko bisnis akibat keadaan pasar yang tidak menentu akibat Covid-19, sehingga Direksi tidak dapat dipidana berdasarkan UU Tipikor maupun ketentuan pidana dalam UU BPJS.

---

his research analyzes the legal implications of the unrealized loss on investments made by BPJS Ketenagakerjaan and its status regarding whether it constitutes a state loss. The study employs a doctrinal research method. BPJS Ketenagakerjaan is a hybrid legal entity (sui generis) because it performs two simultaneous functions: a governmental function in the field of public service and a self-regulatory function acting as the technical executor of the organization. This is reflected in the financial management of BPJS Ketenagakerjaan, which is divided into two parts, as mentioned in Article 40 of the Social Security Administrators Law: BPJS Assets (state finance) sourced from State Capital Participation (PMN) and the transfer of assets from the state-owned enterprise Jamsostek. Additionally, there are Social Security Fund Assets (not state finance) sourced from social security employment contributions and the transfer of participants' rights from the state-owned enterprise Jamsostek. Both of these assets are mandated to be managed, one of which is through investment. Furthermore, the definition of state loss in the State Treasury Law, the State Audit Law, and the Anti-Corruption Law must be in the form of an actual loss. Meanwhile, in accounting, unrealized loss is not calculated as a loss (not recorded in the income statement) but included in comprehensive income. The decrease in stock value will become an actual loss or not depending on the sale of the asset. The results of this research indicate that the unrealized loss on BPJS Ketenagakerjaan's investments is not a state loss but a business loss. Therefore, the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan should not be held responsible as they have followed various legal mitigation instruments issued by OJK and BPK. Moreover, this unrealized loss is a business risk due to the uncertain market conditions caused by Covid-19, thus the Board of Directors cannot be criminally prosecuted under the Anti-Corruption Law or the criminal provisions in the Social Security Administrators Law.