Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change.