Laporan magang ini membahas evaluasi atas pelaksanaan rekonsiliasi piutang usaha terhadap unit usaha PQR yang dijalankan oleh PT DEF. PT DEF merupakan perusahaan farmasi asal Indonesia yang beroperasi pada bidang manufaktur dan retail. Evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan prosedur rekonsiliasi PT DEF dengan kerangka evaluasi yang relevan, diantaranya konsep sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Dari hasil evaluasi, diperoleh beberapa temuan, yaitu praktik yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan kerangka evaluasi. Praktik yang sudah sesuai yaitu prosedur rekonsiliasi piutang usaha yang sesuai berdasarkan terori sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Sedangkan untuk praktik yang belum sesuai yaitu jadwal kegiatan rekonsiliasi yang belum dilakukan secara teratur disertai sistem yang belum sempurna sehingga membuat nilai piutang yang tercatat menjadi tidak sesuai. Rekomendasi yang disarankan adalah melakukan perbaikan sistem dan mengatur jadwal rekonsiliasi secara lebih teratur.

---

The internship report discusses the evaluation of the implementation of accounts receivable reconciliation for business unit PQR run by PT DEF. PT DEF is pharmaceutical company from Indonesia that operates in the manufacturing and retail sectors. The evaluation was performed by comparing the reconciliation practice that is conducted by PT DEF with the relevant evaluation framework, including the concepts of accounting information systems and internal control. Through evaluation, several findings were obtained, that there were and were not in accordance with the evaluation framework. Appropriate practice is the accounte receivables reconciliation procedure based on accounting information system theory and internal control. Meanwhile, practices that are not accordance with the evaluation framework are reconciliation schedules that have not been carried out regularly, following by systems that are not yet perfect, resulting in the value of recorded receivables being inaccurate. The evaluation results suggest improvements in reconciliation procedures and systems so that can run better.