Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran serta solusi bagi Pemerintah, Perusahaan Penjamin (asuransi) dan Perbankan dalam memberikan kredit kepada para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tanpa adanya agunan atau jaminan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan kualitatif dimana menggunakan logika hipotesa dengan pola pemikiran deduktif, mendapatkan data-data empiris dan turun kelapangan secara langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dibidangnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah sering terjadinya benturan kepentingan antar peraturan dikarenakan tumpang tindih peraturan sehingga mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR. Misalnya tentang agunan atau jaminan dimana didalam Undang-Undang Perbankan mewajibkan adanya agunan atau jaminan sedangkan dalam peraturan terkait UMKM tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan. Selain itu, banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang UMKM juga menjadi kendala bagi perusahaan penjamin dan perbankan dalam melakukan tugasnya. Akibatnya, program kerja yang sudah tersusun dengan baik tidak berjalan maksimal. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering terjadi baik dipihak Perusahaan Pernjamin, Perbankan maupun pelaku UMKM sebagai debitur. Kendala-kendala yang dimaksud sangat mempengaruhi jalannya penyaluran dana KUR UMKM sehingga menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk menanganinya. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba untuk menyusun peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang UMKM kemudian disinkronisasikan sehingga muncul ide penulis untuk memberikan usulan harmonisasi peraturan UMKM. Harapannya adalah proses penyaluran dana KUR UMKM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

---

This writing aims to provide suggestions and solutions for the Government, Guarantee Companies (insurance) and Banks in providing credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM) in Indonesia without collateral or guarantees. The research methods used by the author are quantitative and qualitative methods which use hypothetical logic with deductive thinking patterns, obtain empirical data and go directly to the field which is supported by interviews with sources in their field. The problem in this paper is that there are often conflicts of interest between regulations due to overlapping regulations, thus affecting the distribution of KUR funds. For example, regarding collateral or guarantees, the Banking Law requires collateral or guarantees, whereas the regulations relating to MSMEs/UMKM do not guarantee the existence of collateral or guarantees. Apart from that, the many regulations governing MSMEs/UMKM also become obstacles for guarantee companies and banks in doing this. As a result, the work program that had been well structured did not run optimally. Furthermore, regarding the obstacles that often occur both on the part of insurance companies, banks and MSMEs as debtors. The obstacles in question greatly affect the distribution of KUR UMKM funds so that they become an evaluation for the relevant parties to handle them. In this paper, the author tries to compile the regulations governing MSMEs/UMKM and then synchronize them so that the author's idea emerges to provide proposals for harmonization of MSME/UMKM regulations. The hope is that the process of distributing KUR UMKM funds in Indonesia can run smoothly and be on target.