Makalah ini menyelidiki hubungan antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi, serta menyelidiki dua negara berkembang dengan nilai demokrasi yang berbeda, yaitu India (lebih demokratis) dan Nigeria (lebih otoriter). Dengan menggunakan sampel 60 perusahaan, masing-masing 30 dari Bombay Stock Exchange dan Nigerian Group Exchange, kami mengumpulkan data mengenai kepemilikan saham perusahaan keluarga dan dewan direksi yang memiliki hubungan politik, serta menganalisis hubungan di antara keduanya dari tahun 2021 hingga 2022 menggunakan Database ORBIS. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang lemah antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, ditemukan pula hubungan negatif yang lemah antara dewan direksi yang memiliki hubungan politik dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, semakin otoriter suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan keluarga di negara tersebut menggunakan koneksi politik untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan keluarga di negara berkembang yang lebih demokratis.

---

This paper examines the relationship between family firm ownership and firm financial performance, with political connections serving as a moderating variable, in two emerging countries with differing democratic scores: India (more democratic) and Nigeria (more authoritarian). Utilizing a sample of 60 firms, 30 from each country, sourced from the Bombay Stock Exchange and Nigerian Group Exchange, data on family firm shareholding and politically connected board members from 2021 to 2022 were analyzed using the ORBIS database. The findings reveal a weak negative correlation between family firm ownership and firm financial performance, as well as a weak negative relationship between politically connected boards and firm financial performance. Nonetheless, in more authoritarian countries, family firms are more likely to leverage higher political connections compared to their counterparts in democratic emerging countries to enhance financial performance.