Roda perekenomian suatu negara sangatlah penting untuk dijaga stabilitasnya, perusahaan merupakan salah satu pilar yang menjaga roda perekonomian suatu negara, di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan namun yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah perseroan terbatas. Salah satu organ yang paling sering disalahkan atas kepengurusan perseroan adalah Direksi, atas dasar pemikiran tersebut terbitlah business judgment doctrine (BJD) di Inggris untuk pertamakalinya, yang pada akhirnya diadopsi dan diadaptasikan oleh Indonesia melalui undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), namun dalam penerapannya business judgment rule (BJR) tidak diterapkan secara tepat di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nilai hukum. Rumusan masalah yang penulis angkat antara lain adalah bagaimana perbedaan antara BJD dengan BJR, dan apakah BJD dapat diterapkan terhadap BJR di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis kelemahan BJR dan kompabilitas BJD untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif, pendekatan historis, kasus dan perbandingan, dengan teknik kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini antara lain adalah adanya perbedaan secara substansial, struktural dan kultural antara BJD dengan BJR yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dan bahwa BJD dapat diterapkan di Indonesia melalui revisi peraturan yaitu UUPT.

---

The economic wheel of a country is crucial to maintain its stability, and companies are pillars that keep it turning. In Indonesia, the most common type of company is the limited liability company (PT). The Board of Directors is often blamed for company management issues. To address this, the Business Judgment Doctrine (BJD) was first introduced in England and later adopted by Indonesia through Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies (UUPT). However, the Business Judgment Rule (BJR) has not been correctly applied in Indonesia, causing legal issues. The writer formulates two problems: the differences between BJD and BJR, and whether BJD can be applied to BJR in Indonesia, aiming to analyze BJR's weaknesses and BJD's compatibility with Indonesia’s BJR. This research uses normative research methods, and a historical, case, and comparative approaches, with literature techniques. The conclusions include substantial, structural, and cultural differences between BJD and BJR that are interrelated and inseparable, and that BJD can be applied in Indonesia’s BJR through revisions to the UUPT.