Penelitian ini menganalisis peraturan hak kebendaan atas kapal yang disewakan dan kemudian dirampas oleh negara karena menjadi sarana bagi pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pemilik kapal tersebut. Penelitian ini disusun menggunakan metode doktrinal. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai hak kebendaan kapal dan barang yang dirampas oleh negara, kemudian menganalisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PBR, dan Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur bahwa kapal yang didaftarkan akan memperoleh grosse akta yang bertindak sebagai bukti hak milik. Dalam analisis kasus, kapal MT. Yosoa sah secara hukum milik Perseroan Terbatas (PT.) Dua Mitra Oil, tetapi kapal tersebut tetap dirampas oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal yang kapalnya dirampas akibat tindak pidana pihak ketiga belum diatur secara tegas di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk membuat dan/atau menambahkan aturan mengenai perlindungan hukum pemilik kapal yang kapalnya dirampas oleh negara akibat tindak pidana pihak ketiga. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penelitian secara komprehensif mengenai hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sebelum dilakukan perampasan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang sah secara hukum adalah pemilik kapal dan bukan pelaku tindak pidana.

---

This paper analyzes regulations of property rights over ships leased and then forfeited by the state because they became a means for third parties to commit criminal actions, and also analyzes the legal protection for shipowners. Employing doctrinal legal research, this paper describes the general provisions regarding property rights over ships and assets forfeited by the state, and analyzes Court Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Appeal Verdict Number 200/PDT/2020/PT PBR, and Cassation Verdict Number 2809 K/Pdt/2021. According to Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 on Shipping, a registered ship will obtain a grosse deed, which serves as proof of ownership. In this case analysis, MT. Yosoa (the ship) legally belongs to PT. Dua Mitra Oil but was still forfeited by the state. In Indonesia, there are no regulations providing legal protection for shipowners whose ships are forfeited due to third-party criminal actions. This research recommends that the Indonesian government establish or add regulations to protect shipowners whose ships are forfeited by the state due to third-party criminal actions. Comprehensive research on property rights before forfeiture is necessary to provide legal certainty and protection for legitimate shipowners that weren’t involved in criminal actions.