Semakin tingginya angka penjualan kendaraan bermotor roda empat (mobil) menyebabkan pelaku usaha selalu terpacu untuk memproduksi berbagai jenis mobil. Produksi tersebut seharusnya memperhatikan fitur-fitur keselamatan kendaraan. Salah satu fitur keselamatan kendaraan adalah dengan uji tes tabrak (crash test). Hal ini sejalan dengan kebutuhan konsumen akan keselamatan menjadi alasan kuat kenapa uji tes tabrak perlu dilakukan setiap perusahaan yang memiliki mobil baru. Namun, serangkaian proses uji tes tabrak pada beberapa fitur kendaraan tidak begitu mudah, sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan memanipulasi hasil uji tes tabrak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut tentang manipulasi dalam suatu kendaraan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Begitupun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum mengatur tentang uji tes tabrak maupun terhadap sanksinya. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk memanipulasi hasil uji tes tabrak yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas uji tes tabrak sehingga tidak mengetahui jelas apabila adanya manipulasi terhadap uji tes tabrak. Bila mengamati dengan kasus manipulasi hasil uji tes tabrak Daihatsu yang ada di Jepang dan berdampak juga di Malaysia, manipulasi hasil uji tes tabrak di Jepang sudah terbukti melakukan manipulasi dan sudah melanggar proses administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi Jepang. Hal yang sama juga diakui oleh Malaysia bahwa berdampak di Malaysia namun pengaturan mengenai uji tes tabrak di Jepang dan Malaysia juga sudah mengatur secara sempit mengenai uji tes tabrak, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan kendaraan di Jepang dan Malaysia menjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Jepang. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akan membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi hasil uji tes tabrak beserta perbandingan dengan Malaysia dan Jepang. Adapun pertanggungjawaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi hasil uji tes tabrak yang tidak sesuai sudah seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dapat melalui Kementerian Perhubungan.

---

The increasing number of sales of four-wheeled motorized vehicles (cars) causes business actors to always be encouraged to produce various types of cars. Such production should pay attention to vehicle safety features. One of the vehicle safety features is the crash test. This is in line with consumer needs for safety, which is a strong reason why crash tests need to be carried out by every company that has a new car. However, a series of crash test processes on some vehicle features are not so easy, so business actors do this by manipulating crash test results. Law No. 18/1999 does not further regulate manipulation in a vehicle by business actors. Likewise, Law No. 22 of 2009 does not regulate crash tests or the sanctions. This causes a gap for business actors to manipulate crash test results that can trick consumers who are unfamiliar with crash tests so that they do not know clearly if there is manipulation of the crash test. When observing the case of manipulation of Daihatsu crash test results in Japan and also in Malaysia, manipulation of crash test results in Japan has been proven to manipulate and has violated the administrative process issued by the Japanese Ministry of Transportation. The same thing is also recognized by Malaysia that the impact in Malaysia but the regulation of crash tests in Japan and Malaysia has also narrowly regulated crash tests, so that the practice and supervision of vehicles in Japan and Malaysia become easier for business actors, consumers, or supervisory authorities in Japan. Through the juridical-normative research method, this study will discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for the manipulation of crash test results along with a comparison with Malaysia and Japan. The liability of related parties and dispute resolution if consumers feel harmed. Manipulation of inappropriate crash test results should be regulated in Indonesian legislation, one of which can be through the Ministry of Transportation.