Tulisan ini menganalisis bagaimana substansi dari Perintah Tertulis terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di sektor Pasar Modal serta bagaimana pengenaan Perintah Tertulis terhadap Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT Minna Padi Aset Manajemen apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Peraturan- peraturan di sektor Pasar Modal ternyata kurang menjelaskan mengenai substansi pengenaan Perintah Tertulis terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan demikian, artinya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perintah Tertulis tersebut tidak dapat menjamin kepastian hukum. Pada saat pengumuman pengenaan Perintah Tertulis terhadap PT MPAM diumumkan, saat itu UUP2SK telah berlaku. Oleh karena itu, merujuk pada UUP2SK, pengenaan Perintah Tertulis terhadap Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM memiliki kekurangan yakni larangan untuk menjadi Pengendali di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal. Hal ini karena seorang Pengendali juga dapat melakukan fungsi pengendalian, yang mana dalam UUP2SK menjelaskan arti dari Pengendali ini sendiri secara terpisah. Selain itu pada kasus lain, Otoritas Jasa Keuangan sudah pernah mengenakan larangan menjadi Pengendali ini. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan peraturan mengenai substansi Perintah Tertulis oleh OJK khususnya di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal agar tidak menyebabkan kekaburan hukum yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk OJK itu sendiri. OJK juga seharusnya menambahkan pengenaan Perintah Tertulis yakni larangan menjadi Pengendali kepada Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM agar dapat menimbulkan efek jera bagi kedua pihak tersebut, dan diharapkan kedepannya tidak ada lagi pihak lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama dengan Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM tersebut.

---

This paper analyses how the substance of Written Orders against parties who commit violations in the Capital Market sector and how the imposition of Written Orders against Majority Shareholders and Commissioners of PT Minna Padi Aset Manajemen when related to Law Number 4 of 2023. This paper employs doctrinal legal research. Regulations in the Capital Market sector apparently do not explain the substance of imposition of Written Orders against parties who commit violations in the Capital Market sector. Thus, it means the regulations which manages the Written Order cannot guarantee legal certainty. At the time of the Written Orders imposition announcement against PT MPAM, the UUP2SK was already in effect. Therefore, referring to the UUP2SK, the imposition of the Written Order against the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM has the disadvantage of prohibiting them from becoming Controllers in Financial Services Institutions in the Capital Market sector. This is because a Controller can also perform a control function, which in the UUP2SK explains the meaning of the Controller itself separately. In other cases, a ban on becoming a Controller has already been imposed by Financial Services Authority. Therefore, it is necessary to update the regulations regarding the substance of imposition of Written Orders by the OJK, especially in the Financial Services Institution in the Capital Market sector so as not to cause legal confusion which can harm various parties including the OJK itself. OJK should also add the imposition of a Written Order, namely the prohibition of becoming a Controller to the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM in order to create a deterrent effect for the two parties, and it is hoped that in the future there will be no other parties who commit the same violation as the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM.