Menjamin hak dasar warga negara merupakan tugas dan kewajiban setiap negara. Terlebih bagi warga binaan, meskipun kemerdekaannya dirampas namun tetap melekatnya hak serta perlindungan yang wajib diberikan. Ketentuan mengenai pemenuhan hak bagi warga binaan telah diatur baik secara nasional maupun internasional, khususnya bagi warga binaan perempuan dewasa dan anak. Kebijakan suatu negara harus menjadi landasan yang kuat untuk memenuhi hak warga binaan perempuan khususnya dalam fungsi reproduksi dan meningkatkan kesehatan mereka di dalam Lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara kepada LPP Kelas IIA Jakarta, LPP Kelas IIA Tangerang dan LPKA Kelas I Tangerang. Metode perbandingan hukum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penulisan ini yaitu dengan Singapura dan Australia untuk tujuan mengembangkan hukum nasional, pembaharuan hukum, serta mempertajam arah penelitian hukum. Implementasi pelayanan kesehatan belum memadai serta peraturan pemerintah terkait perawatan dan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap warga binaan perempuan masih belum mampu mengakomodir pemenuhan hak tersebut. Sehingga negara diharapkan dapat menetapkan peraturan pelaksana mengenai pemenuhan hak fungsi reproduksi warga binaan perempuan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan bagi warga binaan perempuan dewasa dan anak.

---

Ensuring the basic rights of citizens is the duty and obligation of every state. Especially for inmates in correctional institution, although their independence is deprived, there are still inherent rights and protections that must be provided. Provisions regarding the fulfillment of rights for prisoners have been regulated both nationally and internationally, especially for female prisoners and children. A country's policy must be a strong foundation to fulfill the rights of female prisoners, especially in reproductive function and improve their health in correctional institutions. The doctrinal research method is used to identify the legal sources studied through data collection techniques, namely document studies and interviews with LPP Class IIA Jakarta, LPP Class IIA Tangerang and LPKA Class I Tangerang. The comparative law method is used in solving the problems in this paper, namely with Singapore and Australia for the purpose of developing national law, legal reform, and sharpening the direction of legal research. The implementation of health services is inadequate and government regulations related to reproductive health care and services for female prisoners are still unable to accommodate the fulfillment of these rights. So that the state is expected to establish implementing regulations regarding the fulfillment of the reproductive function rights of female prisoners so that there is no legal vacuum and provide certainty and benefits for adult and child female prisoners.