Tesis ini membahas perlindungan konsumen dalam antara pihak fintech peer to peer lending dengan penerima pinjaman masih menjadi polemik, terutama sampai masuk ke ranah pendidikan di kampus ternama, salah satunya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal ini membuat suatu kebijakan yang berisikan terkait skema pembayaran UKT berupa bunga sekaligus hitungan cicilan pada salah satu platform yang telah bekerjasama dengan pihak universitas, yakni Danacita. Fintech ini sendiri tentu menuai polemik yang bermuara pada bagaimana menciderai hak-hak daripada mahasiswa itu sendiri. ITB selaku pihak kampus dengan tanpa melakukan riset terlebih dahulu langsung menjalin kerjasama aplikasi fintech peer to peer lending, apalagi tanpa adanya koordinasi yang utuh dengan para mahasiswanya. Problematika yang terjadi adalah penetapan suku bunga yang jelas dilarang dalam Pasal 76 UU Perguruan Tinggi meskipun pada SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 telah diturunkan hingga mencapai 0,3% per hari dari besaran peminjaman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang mengharuskan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya sebuah skema ideal peminjaman dengan bukan dihapuskannya suku bunga karena kalau melihat sisi perlindungan konsumen maka perlu memperhatikan Fintech dalam mengkomersialisasikan peer to peer lending tersebut, sehingga hanya sebatas menurunkan suku bunga khusus di ranah pendidikan saja dibawah 0,3% per hari. Skema pinjaman ini sendiri sebetulnya dapat di mitigasi ketika terjadi gagal bayar oleh mahasiswa yaitu dengan mendapatkan bantuan oleh negara itu sendiri seperti di Australia, dengan memberikan bantuan yang ditanggung negara untuk memperoleh ijazah dan nantinya ketika telah bekerja harus mengembalikan uang tersebut, atau sistem dari student loan sendiri yang ditanggung pasca lulus ketika terjadi kegagalan membayar harus memberikan output, dimana mahasiswa nantinya harus berkontribusi kepada masyarakat melalui tugas-tugas yang diberikan negara untuk diberdayakan sesuai dengan jurusannya, sehingga nanti sama-sama mendapat keuntungan. Sederhananya, negara juga harus membantu mencarikan lowongan pekerjaan kepada mahasiswa agar nantinya hasil dari pendapatan pekerjaan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut.

---

This thesis analyze that consumer protection between Fintech P2P Lending and loan recipients is still a polemic, especially until it enters the realm of education on a well-known campus, one of which is the Bandung Institute of Technology (ITB). Institut Teknologi Bandung (ITB) in this case makes a policy that contains a UKT payment scheme in the form of interest as well as installment calculations on one of the platforms that have collaborated with the university, namely Danacita. This fintech itself certainly reaps polemics that boil down to how to injure the rights of the students themselves. ITB as a campus without doing research first directly cooperates with peer to peer lending fintech applications, especially without full coordination with its students. The problem that occurs is the determination of interest rates which are clearly prohibited in Article 76 of the Higher Education Law even though the OJK SE Number 19 / SEOJK.06 / 2023 has been reduced to 0.3% per day of the loan amount. This research method uses a doctrinal approach that requires the use of laws and regulations as the basis for analysis accompanied by literature studies in the form of books, journals, and other literature. The results of the study show that the need for an ideal lending scheme by not eliminating interest rates because if you look at the consumer protection side, you need to pay attention to Fintech in commercializing peer to peer lending, so it is only limited to lowering interest rates specifically in the realm of education below 0.3% per day. This loan scheme itself can actually be mitigated when there is a default by students, namely by getting assistance by the state itself as in Australia, by providing assistance borne by the state to obtain a diploma and later when they have worked they must return the money, or the system of the student loan itself which is borne after graduation when there is a failure to pay must provide output, where students must later contribute to society through tasks given by the state to be empowered according to their majors, so that later both benefit. Simply put, the state must also help find job vacancies for students so that later the proceeds from job income are used to repay the loan.