Tulisan ini menganalisis penerapan prinsip good governance di dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada lembaga peradilan dan perlindungan hak asasi manusia pihak Tergugat dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan adanya berbagai tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi Mahkamah Agung membuat suatu aplikasi yang dapat menerapkan salah satu prinsip good governance yaitu efektif dan efisien dalam proses peradilan yaitu aplikasi electronic court (e-Court). Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan mempunyai tugas untuk membantu para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang berasaskan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada praktiknya sebuah inovasi tidak selalu berjalan dengan baik, salah satunya proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang sebelumnya dijalankan langsung oleh Jurusita/Jurusita Pengganti diganti dengan mengirimkan panggilan dan pemberitahuan melalui domisili elektronik para pihak. Tetapi apabila pihak Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat. Implementasi surat tercatat ternyata masih banyak kendala seperti tidak tersampaikannya kepada pihak Tergugat. Pihak Tergugat tetap mempunyai hak untuk menjawab surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, hal tersebut tetap harus dilindungi karena pihak Tergugat juga harus memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Hal tersebut menjadi tugas lembaga peradilan dalam upaya melindungi hak asasi dari pihak Tergugat.

---

This paper analyzes the application of good governance principles in the administration and electronic trial processes in judicial institutions and human rights protection for the Defendant is addressed with the issuance of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2019 regarding Case Administration and Trials in Courts Electronically. This paper is compiled using doctrinal research methods. In response to various demands and technological advancements, the Supreme Court developed an application that applies one of the principles of good governance, namely effectiveness and efficiency in judicial processes, through the electronic court (e-Court) application. The e-Court application was indeed created with the aim of realizing the principles of simplicity, speed, and low cost in the administration of justice. Article 4 Paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that the court has the duty to assist justice seekers in resolving legal disputes and to provide justice to justice seekers by striving to overcome all obstacles and hindrances to achieving a judiciary based on simplicity, speed, and low cost. In practice, an innovation does not always run smoothly; one such issue is the process of summons and notifications to parties which was previously carried out directly by Bailiffs/Deputy Bailiffs, and is now replaced by sending summons and notifications through the electronic domicile of the parties. However, if the Defendant does not have an electronic domicile, the summons and notifications are sent via registered mail. The implementation of registered mail still encounters many obstacles, such as failure to deliver to the Defendant. The Defendant still has the right to respond to the lawsuit filed by the Plaintiff in court, and this right must be protected because the Defendant must also receive the same treatment and protection according to their human dignity before the law. This becomes the duty of judicial institutions in their efforts to protect the human rights of the Defendant.