Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future.