Dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada saat ini terjadi pergeseran pemanfaatan penggunaan energi fosil ke energi air karena energi fosil sudah tidak memadai ketersediannya. Penggunaan air sebagai energi baru terbarukan tersebut sebagaimana Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mengutamakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dinilai butuh investasi yang relatif lebih rendah dan stabil produksi listriknya dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ataupun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dalam penyediaan air tersebut memerlukan biaya konservasi dan biaya pengelolaan air lainnya. Sehingga pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan dan dampak dari pengenaan biaya air meliputi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Alam (BJPSDA) dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap konservasi sumber daya air. Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian adalah pengenaan biaya air selain melalui BJPSDA terdapat PAP yang hingga kini belum dikenai earmarking. Keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda tapi dikenakan pada objek yang sama yaitu air. Berdasarkan analisis, perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan pengenaan biaya tersebut telah mampu memenuhi hak- hak masyarakat atas air dan dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan air melalui konservasi sumber daya air. Oleh karena itu perlu dipertimbangan kembali mengenai pengenaan pungutan ganda kepada penerima manfaat air permukaan dengan mengganti pengelola BJPSDA ke pihak yang lebih berkepentingan atas hasil konservasi air dan menerapkan konsep earmarking PAP.

---

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants, is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants. (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfil the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the LAP earmarking concept.