Salah satu alasan mengapa mengembalikan dana hasil dan instrumen tindak pidana masih sulit adalah karena para pelaku berasal dari kalangan terhormat, seperti politisi, pejabat, dan pebisnis terkenal. Pelaku tidak hanya dapat menghindari peradilan, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menyembunyikan harta haram mereka di negara "tax heaven", yang membuat penegak hukum sulit menemukan dan merampas harta tersebut. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, upaya tersebut masih belum berhasil mengembalikan secara keseluruhan kerugian negara tersebut. Sedangkan disamping itu aparat penegak hukum lebih senang menggunakan kerjasama informal yang prosesnya prosesnya lebih cepat dan efektif dalam mendapatkan informasi terkait aset. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran MLA dalam asset recovery. Metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal yang bertujuan untuk menemukan kekurangan dan analisis dari perangkat hukum yang ada serta memastikan bahwa undang-undang perampasan aset dan peraturan MLA yang dirancang di Indonesia dapat memfasilitasi pemulihan aset yang optimal.

---

One of the reasons why recovering the proceeds and instruments of crime remains difficult is because the perpetrators come from respectable circles, such as politicians, officials and well-known business people. Not only can perpetrators evade justice, but they can also easily hide their illicit assets in “tax heaven” countries, which makes it difficult for law enforcement to find and seize the assets. Although Indonesia has ratified UNCAC and has Law No. 1/2006 on Mutual Assistance, these efforts have still not succeeded in recovering the full amount of state losses. Meanwhile, law enforcement officials prefer to use informal cooperation which is a faster and more effective process in obtaining information related to assets. So that it raises the question of how exactly the role of MLA in asset recovery. The research method used is doctrinal which aims to find the shortcomings and analysis of the existing legal instruments and ensure that asset forfeiture laws and MLA regulations designed in Indonesia can facilitate optimal asset recovery.