Dalam rangka menjaga kualitas jasa Akuntan Publik untuk menyediakan informasi keuangan berkualitas, Pemerintah Indonesia menambahkan sanksi pidana sebagai salah satu alat pencegahan pada UU No 5/2011 tentang Akuntan Publik. Di lain pihak, profesi akuntan melihat ini sebagai ancaman yang dapat menurunkan minat menjadi Akuntan Publik. Tujuan utama studi ini adalah menginvestigasi peran UU No. 5/2011 dalam pencegahan perilaku kecurangan Akuntan Publik dalam perspektif Teori Pencegahan Umum. Model formal dibangun dengan menggunakan kombinasi Teori Segiempat Kecurangan (Wolfe dan Hermanson, 2004), Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991), dan Teori Opsi Riil dalam perilaku kriminal (Engelen, 2004). Eksperimen menggunakan desain riset 2x2x2 yang dilakukan dengan 2 variabel pertama,yaitu hukuman dan probabilitas terdeteksinya kecurangan oleh inspeksi, sebagai alat pencegahan UU No. 5/2011, dan variabel opsi durasi digunakan untuk mengoperasionalkan Teori Opsi Riil.. Data dikumpulkan dari 127 Akuntan Publik sebagai responden. Model final adalah sebuah structural equation model dan diolah menggunakan AMOS. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa salah satu alat pencegahan kecurangan pada UU No. 5/2011, yaitu probabilitas terdeteksinya kecurangan oleh inspeksi, terbukti efektif untuk mencegah perilaku kecurangan Akuntan Publik, namun data belum mendukung efektifitas penerapan sanksi pidana sebagai alat pencegahan perilaku kecurangan, dengan hasil tidak ada efek signifikan dari penambahan ketentuan sanksi pidana (menyertai sanksi administratif yang sudah berlaku) terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa biaya atas peluang, ketidakpastian pendapatan dan opsi durasi terbukti merupakan determinan yang meningkatkan perilaku kecurangan Akuntan Publik.

---

In order to maintain the service quality of Public Accountants in providing high quality financial information, the Indonesian Government adds criminal sanction as one of deterrent tools in Law No. 5/2001 on Public Accountant in order to deter fraud behavior. On the other hand, the accounting profession sees the Law as a threat to the profession and will reduce the interest of becoming Public Accountants. The main purpose of this study is to investigate the role of Law No. 5/2011 in deterring Public Accountant to commit fraud based on General Deterrence Theory perspective. Formal models are developed using combination of Fraud Diamond Theory (Wolfe and Hermanson, 2004), Planned Behavior Theory (Ajzen, 1991) and Real Option Theory in criminal behavior (Engelen, 2004). The experiment using 2x2x2 research design was conducted with the first two variables (criminal sanctions and probability of fraud detection by regulatory inspection) served as deterrent tools of Law No. 5/2011, and the duration option variable, employed to operationalize Real Option Theory. The data were collected from 127 Public Accountants as respondents. The empirical model is a structural equation model which is solved using AMOS. The experiment results show that one of Law No. 5/2011 deterrent tool, probability of fraud detection by regulatory inspection, is found to be effective to deter Public Accountant’s fraud behavior, but the data did not yet support the effectiveness of criminal sanction implementation as a deterrent tool, because there is no significant effect of extra criminal sanction provisions (accompanying administrative sanction in force preciously) on fraud deterrent. Finally, this study finds that opportunity cost, income volatility and duration option are among determinant factors that positively affect Public Accountant’s fraud behavior.