Penelitian ini menganalisis implementasi mekanisme Transactie dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, ke dalam Denda Damai Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam peraturan tersebut, terdapat perluasan kewenangan Jaksa Agung dalam penyelesaian perkara, yakni kewenangan penyelesaian Denda Damai atas tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara. Melalui penerapan penelitian doktrinal dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis melihat bahwasannya perlu diterbitkannya hukum acara dalam Denda Damai. Pertama, penulis menjelaskan mengenai Transactie di Belanda. Kedua, Penulis menjelaskan mengenai Denda Damai dan praktiknya dalam studi kasus di Indonesia. Ketiga, Penulis mengadopsikan studi kasus Denda Damai menggunakan mekanisme Transactie. Penulis berkesimpulan bahwa secara praktis, mekanisme transactie dapat diadopsi ke dalam Denda Damai di Indonesia, dikarenakan banyaknya persamaan dalam tujuan, cara kerja, dan hasil akhir antara Transactie dan Denda Damai di Indonesia. Mekanisme Transactie di Belanda, dapat dijadikan acuan dalam hukum beracara Denda Damai di Indonesia.

---

This study analyzes the implementation of the Transactie mechanism in the Dutch Wetboek van Strafrecht into the Indonesian Denda Damai. Recently, Indonesia enacted Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. In this regulation, there is an expansion of the Attorney General's authority in case settlements, specifically the authority to resolve cases through Denda Damai for economic crimes that harm the national economy. Through the application of doctrinal research using qualitative methods and a descriptive-analytical approach, the author suggests the need for the issuance of procedural law for Denda Damai. First, the author explains Transactie in the Netherlands. Second, the author explains Denda Damai and its practice in case studies in Indonesia. Third, the author adapts Denda Damai case studies using the Transactie mechanism. The author concludes that, in practice, the Transactie mechanism can be adopted into Denda Damai in Indonesia, due to many similarities in objectives, working mechanisms, and outcomes between Transactie and Denda Damai in Indonesia. The Transactie mechanism in the Netherlands can serve as a reference for procedural law in Denda Damai in Indonesia.