UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Tinjauan yuridis terhadap film sebagai objek jaminan fidusia di dalam Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif = Juridical review of film as an object of fiduciary guarantee in Indonesian Legal System based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy

Ali Darfin; Abdul Salam, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner; Setyawati Fitrianggraeni, examiner; Lauditta Humaira, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024)

 Abstrak

Berita gembira bagi para pelaku ekonomi kreatif karena pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah kepada palaku ekonomi kreatif, konsep Peraturan ini adalah dengan menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia, fokus penelitian ini pada film yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, terhadap hal itu membuat banyak pertanyaan tentang pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan hal yang baru. penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk normatif, yang akan berforkus pada analisis terhadap suatu penerapan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa dalam proses menjadikan film sebagai objek jaminan fidusia, pada prosedurnya dalam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tidak mengatur bahwa benda objek jaminan fidusia wajib di bebankan dan didaftarkan, sehingg dalam hal ini untuk dapat menerbitkan objek jaminan fidusia, seharusnya pembebanan dan pendaftaran wajib dilakukan, selain itu pada penelitian ini, film yang merupakan hak cipta yang dilindungi, film juga memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan hak ekonominya kepada orang lain, selain itu film dapat dijual ke paltform streaming seperti Netflix, Viu, Vidio dan lain sebagainya, sehingga dengan begitu film dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun dalam eksekusi Film ketika terjadi wanprestasi, kreditur akan mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan dalam lelang baik lelang eksekusi maupun lelang noneksekusi sampai saat ini belum mengatur lelang objek bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, sehingga opsi untuk eksekusi dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur.

Good news for creative economy players because the government has passed Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. This Government Regulation is a clear evidence of the government's attention to the creative economy player, the concept of this Regulation is to make Intellectual Property as an object of fiduciary guarantee, the focus of this research on the film to be used as an object of fiduciary guarantee, against it makes a lot of questions about the implementation of copyright as an object of fiduciary guarantee because the application of copyright as an object of fiduciary guarantee is a new thing. this research uses normative research methods, which will focus on analyzing the application of legal norms. The results of this study found that in the process of making a film as an object of fiduciary guarantee, the procedure in Government Number 24 of 2022 does not regulate that the object of fiduciary guarantee must be encumbered and registered, so in this case to be able to issue a fiduciary guarantee object, encumbrance and registration should be mandatory, In addition to this research, films that are protected copyrights, films also have economic value and can be transferred to other people's economic rights, besides that films can be sold to streaming platforms such as Netflix, Viu, Vidio and so on, so that films can be used as objects of fiduciary security. However, in the execution of the film when there is a default, the creditor will experience difficulties, this is because in the auction both the execution auction and the non- execution auction until now have not regulated the auction of intangible movable objects such as copyright, so that the option for execution can be done by sale under the hand based on the agreement of the debtor and the creditor.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Ali Darfin.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 101 pages
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-25-63213350 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920553181
Cover