Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang terkait dengan sengketa DS 477/478 berdasarkan ketentuan yang ada di dalam WTO Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. DS 477/478 merupakan sengketa yang membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan berdasarkan tuduhan yang dilayangkan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia dan berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan tuduhan dari negara anggota WTO lainnya yang menuduh Indonesia melanggar ketentuan WTO Agreement. Berdasarkan Sengketa DS 477/478 Indonesia telah menjalani sengketa tersebut dari proses konsultasi hingga pelaksanaan hasil sengketa. Berdasarkan sengketa tersebut Indonesia telah mendapatkan pembelajaran dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan argumentasi apabila Indonesia harus bersengketa di WTO. Saat ini terkait dengan kasus tersebut Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru yakni terkait dengan Neraca Komoditas, hal ini menjadi menarik untuk melihat apakah ketentuan Neraca Komoditas ini menerapkan pembelajaran dari DS 477/478 atau tidak.

---

This article analyzes the suitability of Indonesian Legislation related to the DS 477/478 dispute based on the provisions in the WTO Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods. DS 477/478 is a dispute discussing the Indonesian Government's policies regarding Horticulture, Animals and Animal Products based on accusations made by the United States and New Zealand. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to Horticulture, Animals and Animal Products which are prepared based on Indonesian interests and based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received accusations from other WTO member countries accusing Indonesia of violating the provisions of the WTO Agreement. Based on DS 477/478 Dispute, Indonesia has undergone the dispute from the consultation process to the implementation of the dispute results. Based on this dispute, Indonesia has learned lessons in terms of drafting laws and regulations and preparing arguments if Indonesia has to dispute at the WTO. Currently, in relation to this case, Indonesia has issued a new policy, namely related to the Commodity Balance Sheet. It will be interesting to see whether the Commodity Balance Sheet provisions apply the lessons learned from DS 477/478 or not.