Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pembatalan terhadap merek terdaftar. Namun dalam UU Merek tidak mengatur siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan penghapusan merek. Dalam UU Merek hanya mengatur definisi untuk pihak yang berkepentingan dalam pembatalan merek. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas apakah kualifikasi pembatalan merek dapat digunakan pada penghapusan merek serta apakah pertimbangan majelis hakim sudah tepat dalam merumuskan siapa itu pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek. Tulisan ini menganalisis bagaimana Majelis Hakim mendefinisikan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek pada Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Brand/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst.

---

Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications provides an opportunity for interested parties to file a request for the cancellation or deletion of a registered trademark. However, the Trademark Law does not specify who is considered a third party with an interest in filing a request for the deletion of a trademark. The Trademark Law only defines interested parties for the cancellation of a trademark. Therefore, this paper will discuss whether the qualifications for trademark cancellation can be applied to trademark deletion and whether the judicial panel's considerations are accurate in defining who constitutes a third party with an interest in a trademark deletion lawsuit. This paper analyzes how the judicial panel defines an interested third party in trademark deletion lawsuits in Decision Number 120/Pdt.Sus/Brand/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 25/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst.