Sejak selesai Perang Korea, sistem pemerintahan Korea Selatan walaupun secara hukum telah menganut demokrasi, dalam praktiknya masih didominasi oleh rezim militer sehingga menuai protes masyarakat. Titik balik perjuangan demokrasi di Korea Selatan ditandai dengan diadakannya pemilihan umum presiden pertama pada tahun 1987 yang dimenangkan oleh Roh Tae Woo. Dalam kampanye, presiden Roh menjanjikan era demokrasi baru lewat Deklarasi 29 Juni 1987 (6.29 Seoneon) berisi kebijakan-kebijakan untuk sistem pemerintahan lebih moderat dan menerima kontribusi pihak oposisi politik, sehingga dinilai menjadi langkah awal menuju kedaulatan rakyat serta bangkitnya kebebasan pers. Namun, pada sisi lain ada juga yang menganggap kampanye tersebut hanya sebagai alat untuk memanfaatkan keadaan Korea Selatan yang sedang ricuh (6-wol Minju-hangjaeng). Dengan latar-belakang ini, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya Roh Tae Woo dalam mengimplementasikan demokrasi ke dalam Deklarasi 29 Juni 1987 dan selama pemerintahannya.

---

Since the end of the Korean War, the South Korean government was governed by the military regime and drawn public protests. The presidential Election in 1987 was won by Roh Tae Woo marked as the turning point of the Korean democratic movement. In his presidential campaign, president Roh promised a new era of democracy through the June 29 Declaration (6.29 Seoneon) contained policies for moderate government that allow the opposition parties to contribute, taking an early steps towards the sovereignty of the public and raise the freedom of press. However, the campaign considered exploiting the chaotic situation of South Korea (6-wol Minju-hangjaeng). This research will discuss Roh Tae Woo's efforts to implements democracy into the June 29 Declaration and his government.