Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This research analyzes protection for the Board of Directors' responsibilities through Laws and Regulations Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In the event of a financial loss or risk of investment failure, the Board of Directors of the company are not responsible for the loss arising from a consequence if the actions of the Board of Directors are based on good faith and prudence. This is adopted from one of the common law system doctrines and become the norm in the legislation, namely “the Business Judgment Rule” as regulated in Article 97 paragraph (3) and paragraph (5) and Article 99. This study examines several decisions that relate to the Business Judgment Rule: Decision Number 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, dated 20 January, Decision Number 3849K/Pid.Sus/2019, Decision Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. on behalf of the defendant Hotasi D.P. Nababan (ex-President Director of PT. Merpati Nusantara Airlines), Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. on behalf of the defendant Galaila Karen Kardinah as well as Karen Galaila Agustiawan (ex-President Director PT. Pertamina Persero).