Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

---

The focus of this study is to examine the entire process of updating data on health insurance contribution assistance recipients (PBI-JK), particularly the implementation of data verification and validation, and to analyze it from the perspective of democratic governance. The purpose of the research is to analyze the implementation of updating data on health insurance contribution assistance recipients, and to improve the management system and its implementation. The research method used descriptive qualitative with data collection technique consisted of document studies, interviews, and observations which conducted in Musi Banyuasin Regency and Palembang City. The results showed that the data processing and services are centralized, the updating system is hierarchical and bureaucratic, lack of local government roles, third parties involvement, budget constraints, and lack of transparency, accountability and public participation. Therefore, it is necessary to improve the implementation of PBI-K data updating by implementing democratic governance principles, such as decentralization of data services, transparency, accountability, local government and public participation, and the application of information technology and internet