Tesis ini dilatarbelakangi dari pengelolaan potensi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku melalui Lumbung Ikan Nasional, dimana potensi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Provinsi Maluku untuk bisa mengembangkan Provinsi Maluku untuk bisa berkembang dari bidang ekonomi juga untuk bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.akan tetapi proses ini masih tetap ditunda, berdampak buruk dan menjadi suatu masalah bagi provinsi Maluku karena tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.Apabila dilihat dengan adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pesisir Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Provinsi Maluku yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 maka sudah seharusnya perlindungan hukum yang ada sudah cukup memadai.

---

This thesis is motivated by managing the potential of natural resources in coastal areas and small islands in Maluku Province through the National Fish Barn, where this potential is one of the great opportunities for Maluku Province to be able to develop Maluku Province so that it can develop from the economic sector as well as can provide income to communities in coastal areas and small islands. however this process is still being delayed, has a bad impact and becomes a problem for Maluku province because it cannot get the best results from the management of natural resources in these coastal areas and small islands. When viewed by the existence of Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Protection in 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and also the Maluku Provincial Regulation, namely Regulations Regions of Coastal Zone Management And the Small Islands of Maluku Province Number 10 of 2013 and Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Maluku Province 2018-2038, then the existing legal protection should be sufficient.