Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguji apakah perusahaan keluarga membuka atau menyembunyikan firm specific information melalui hak arus kas, ekses hak pemungutan suara, dan keterlibatan keluarga di manajemen yang dapat meningkatkan dan menurunkan firm stock price informativeness. Studi ini juga menguji second large shareholder(MLS), tingkat komisaris independent menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan presiden komisaris keluarga yang dapat meningkatkan dan menurunkan firm stock price informativeness. Terakhir, studi ini mengusulkan peran presiden direktur yang bukan berasal dari keluarga sebagai alternatif mekanisme kontrol dalam mengadapi permasalahan agensi di manajemen keluarga untuk meningkatkan firm stock price informativeness. Dengan menggunakan 360 unbalance data panel pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2017, studi ini tidak dapat membuktikan adanya permasalahan agensi dalam meningkatkan dan menurunkan firm stock price informativeness. Pada mekanisme kontrol internal, studi ini tidak dapat membuktikan peran dari second large shareholder (MLS), tingkat independen komisaris dalam memonitoring perusahaan keluarga. Studi ini juga tidak dapat membuktikan presiden komisaris keluarga membantu manajemen keluarga menyembunyikan firm specific information. Namun, studi ini memberikan bukti bahwa firm stock price informativeness meningkat ketika perusahaan keluarga dipimpin olen presiden direktur yang bukan berasal dari keluarga.Hasil uji pada konteks Indonesia menyarankan bahwa perusahaan keluarga dengan struktur piramida tidak dapat diatribusi expropriasi terhadap minoritas. Kemudian menempatkan anggota keluarga dalam manajemen berdasarkan nepotisme dan alturisme mungkin tidak menyebabkan penyingkapan firm specific information yang rendah. Studi ini tidak dapat membuktikan internal corporate governance dalam memitigasi permasalahan agensi pada perusahaan keluarga, maka disarankan untuk pembuat kebijakan dan regulator untuk meninjau kembali kebijakan corporate governance pada konteks perusahaan keluarga.

---

The purpose of this study is to investigate whether family firms to disclose or hide their firm stock price informativeness through cash flow rights, excess voting rights, and their involvement in management. Further, this study also examines second large shareholders (MLS), the independent commissioner level based on the Financial Services Authority Act, family president commissioner, and non-family president director in influences the firm stock price informativeness.

The sample has reached 360 observations of public listed family firms in the Indonesian Stock Exchange. The period of observation ranged from 2011 to 2017. Panel firm-level regression analysis, including fixed and time effect with clustered standard errors, is used to estimate the relationship between family ownership, management, and internal corporate governance mechanism on synchronicity.

This study could not find evidence of the family firm increasing or decreasing the firm stock price informativeness through cash flow rights, excess control rights. This study does not support the family management hypothesis. On the internal corporate governance mechanism, this study fails to find the role of second large shareholders (MLS), the independent commissioners' level, in monitoring the family firms' agency problems. Further, this study could not evidence that the family president commissioner helps the family conceal the firm stock price informativeness. However, this study provides evidence that stock price informativeness increases under non-family president directors.

Empirical tests using the Indonesian setting suggest that family firms with pyramid structures cannot be attributed to the expropriation of the minority. Further placing a family member in the management based on nepotism and altruism might not lead to lower firm-specific information disclosure. As this study could not evidence the internal corporate governance in mitigating the family firm agency problems, policymakers and regulators should revisit their corporate governance policy under the family firms context.