Penggantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting. Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Kewenangan kurator yang sangat luas dalam hukum kepailitan, sering kali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanannya, banyaknya hambatan yang ditemui kurator antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi kurator mempersulit pelaksanaan tugasnya. Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan – tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit. Berkaitan dengan hal ini, tentunya perlindungan hukum kepada kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi kurator. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam Penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif (legal-research). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Apabila seseorang melakukan tugas yang diberikan oleh Undang – Undang, maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Pasal 50 KUHP yang berlaku sebagai dasar pembenar dan juga perlindungan hukum bagi suatu profesi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 50 KUHP berlaku sebagai payung dari perlindungan Para Pihak yang terlibat dalam suatu perkara kepailitan diharapkan tidak menuduh kurator dan pengurus melakukan perbuatan melawan hukum apabila ternyata kurator dan pengurus tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum.

---

Change of Law No. 4 in 1998 to Law No. 37 in 2004 is very important. The main purpose of the intended change is to give a balance between creditors and debtors who’s facing bankruptcy problems, to give a certainty process, either regarding to time, procedures, bankrupt assets administration’s responsibility and facilitating the debts settlement quickly, fairly, openly and effectively. The authority of the curator is very broad in bankruptcy law, often causing problems in its implementation, many obstacles encountered by the curator which related to legal certainty towards this profession that the absence of clear legal guarantees to protect the curator making it difficult to carry out their duties. There’s many duties and responsibilities assigned to the curator which caused many obstacles to the curator, such as non-cooperative actions and other psychological actions carried out by bankrupt debtors and bankrupt creditors. Regarding to this, of course, legal protection for the curator is considered very necessary, but the legal protection itself has not been explicitly stated in the legislation, so it is feared that it will affect the independence of the curator. The research methods for this written law are approach methods, research specifications, data collection methods, and data analysis methods. In this study the research format is normative juridical law research (legal-research). Normative juridical law research is a research conducted by examining library materials or secondary data. If a person performs a task assigned by the law, then the provisions of Article 50 of the Criminal Code apply as a basis for justification and also legal protection for a profession in carrying out its duties. Article 50 of the Criminal Code applies as an umbrella for protection. The parties involved in a bankruptcy case are expected not to accuse the curator and management of committing an unlawful act if it turns out that the curator and management do not fulfill the element of committing an unlawful act.