Dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, terdapat kondisi di mana Hakim memutuskan bahwa orang (selain keluarga terdekat anak) dapat menjadi wali bagi seorang anak atas permohonan si ibu karena ia sedang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Penetapan tersebut menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Putusan Nomor 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat sebagai saudara seibu dengan Pemohon dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, lebih berhak untuk menjadi wali dibandingkan wali yang sebelumnya sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa kekuasaan orang tua anak tersebut dapat dicabut karena terbukti sedang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah Penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt mengenai kedudukan anak dan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, dan pembatalan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan metode penelitian deskriptif-analitis, maka Penulis akan menjawab pokok permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penetapan perwalian dapat dibatalkan dengan alasan terdapatnya pihak keluarga yang lebih diprioritaskan untuk menjadi wali dibandingkan orang lain. Namun, pihak keluarga yang akan ditunjuk sebagai wali pengganti tersebut harus tetap memenuhi persyaratan perwalian, mulai dari usia, perilaku calon wali, kemampuan ekonomi, kesamaan agama antara calon wali dan anak, dan syarat lainnya. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi, maka tuntutan untuk ditetapkan sebagai wali pengganti seharusnya tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, there is a condition where the Judge decided that a person (other than the child's closest family) can become a guardian for a child by the petition of the mother because she cannot carry out her responsibilities as parents. This Establishment became the basis for filing a claim in Verdict Number 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, in which the Panel of Judges decided that the Complainant, as the half-sister of the Petitioner in Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, is more entitled to become a guardian than the previous guardian so that the establishment can be annulled. The Panel of Judges also decided that the authority of the child's parents could be revoked because they proved they could not carry out their responsibilities. Based on these things, the main problem in this thesis that the Author wants to know is how the Judge's consideration in Establishment Number 314/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt and Verdict Number 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt regarding the child's legal position and the authority of parents, the revocation of parental authority, guardianship, and annulment of guardianship based on the laws and regulations in Indonesia. With the descriptive-analytical research method, the Author will answer the main problems and find solutions to these problems. In this study, it would be known that the establishment of guardianship can be annulled because the family is more prioritized than other people (besides the family). However, the family who will be appointed as the substitute guardian must still meet the guardianship requirements, starting from the age, behavior of the prospective guardian, economic ability, religious similarity between the prospective guardian and the child, and other requirements. If there are requirements that are not met, then the claim to be appointed as a substitute guardian should not be granted because it is not under the applicable laws and regulations.