Skripsi ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2017/PTUN.JKT kasus pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) inisial “OE” yang telah mengakui kesalahan bahwa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 173 hari kerja pada tahun 2015 dan 122 hari kerja pada tahun 2016 namun menolak untuk diberhentikan atas dasar asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas serta surat pernyataan dari Direktur RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo No: 445/100/RSUD-I/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017 dan disposisi Bupati Bulungan sebagai izin untuk dapat masuk kerja dalam proses banding administratif. Permasalahan penelitian ini tentang: a. pemberhentian dalam putusan tersebut; dan b. pemberhentian yang merupakan cerminan dari asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas (sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik - AAUPB). Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, berupa deskriptif-analitis dengan tipe diagnostik. Adapun alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: a. Pemberhentian PNS atas nama OE telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin PNS, yang bersangkutan mengakui ketidakhadirannya sebagai dalil gugatan pelanggaran atas asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas telah dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan; dan b. Pemberhentian PNS yang sesuai dengan AAUPB dapat menciptakan kepastian hukum bagi yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kebingungan terhadap suatu aturan hukum dan implementasinya. Bahwa sanksi pemberhentian dijatuhkan dalam hal pelanggaran disiplin PNS. Kiranya pembinaan dan pengawasan ditingkatkan sehingga diperoleh PNS yang berkualitas baik di pusat dan daerah.

---

This undergraduate thesis discusses the Decision of the State Administrative Court No. 215/G/2017/PTUN.JKT in the case of dismissal of a Civil Servant (“PNS”) with the initials “OE” who has admitted to being absent from work without valid information for 173 working days in 2015 and 122 working days in 2016 but refused to be dismissed on the basis of the principle of legal certainty and the principle of proportionality as well as a statement from the Director of RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo No: 445/100/RSUD-I/I/2017 dated 27 January 2017 and the disposition of the Bulungan Regent as a permit to enter work in the administrative appeal process. The problems of this research are about: a. dismissal in the decision; and b. dismissal which is a reflection of the principle of legal certainty and the principle of proportionality (as part of the General Principles of Good Governance - AAUPB). The research method is in the form of normative juridical, in the form of descriptive-analytical with a diagnostic type. The data collection tool is in the form of document studies on secondary data. Analysis with a qualitative approach. The results of this study are: a. The dismissal of a civil servant on behalf of OE has been proven to have violated the discipline of the civil servant, the person concerned admits his absence as the argument for a lawsuit for violation of the principle of legal certainty and the principle of proportionality has been proven and deserves to be ruled out; and b. Dismissal of civil servants in accordance with the AAUPB can create legal certainty for those concerned so as not to cause confusion over a rule of law and its implementation. That the sanction of dismissal is imposed in case of violation of civil servant discipline. It is hoped that coaching and supervision will be improved so that good quality civil servants are obtained at the center and regions.