Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam skema tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Perseroan Terbatas secara umum dan secara khusus implikasinya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Meskipun telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemilik manfaat korporasi (terkhususnya Perseroan Terbatas) dalam praktiknya masih sulit untuk diidentifikasi. UU PT yang berlaku di Indonesia pun tidak mengakui keberadaan pemilik manfaat. Padahal hal ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dari pemilik manfaat dan perseroan. Korporasi selaku subjek hukum juga baru diatur melalui peraturan di luar KUHP, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penulis hendak menganalisis pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pemilik manfaat, berikut dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diemban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana hakim telah mencoba melakukan terobosan hukum, melalui ekstensifikasi yang diterapkan pada pemaknaan personel pengendali yang diatur dalam UU TPPU. Sehingga, pada kasus TPPU yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin, majelis hakim sebenarnya dapat memintakan pertanggungjawaban pidana kepada Permai Group sebagai korporasi yang ikut terlibat.

---

This thesis discusses the criminal responsibility of beneficial owner(s) in money laundering crime schemes involving Limited Liability Companies and its implications generally, and specifically for the Corruption Court Decision in Central Jakarta District Court Number: 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Even though it has been regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018, in practice, the beneficial owner(s) in corporations (especially Limited Liability Companies) are still challenging to identify. The company law enforced in Indonesia also still does not recognize the existence of a beneficial owner, even though this matter will be very influential in determining the form of responsibility of the beneficial owner and the company. Corporations as legal subjects have also only been regulated through regulations other than the Criminal Code, one of which is Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Therefore, the author wants to analyze the parties who can be qualified as beneficial owner(s) and the construction of criminal liability carried out. The research method used is normative juridical research. This research reaped positive results where judges have tried to make legal breakthroughs through the extensification applied to the meaning of controlling personnel as regulated in the Money Laundering Law. Hence, in the money laundering case committed by Muhammad Nazaruddin, the panel of judges can actually ask Permai Group for criminal responsibility as the

corporation involved.