Pemerintah berencana membentuk Dewan Pengawas yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui RUU Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan. Pembentukan Dewan Pengawas merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat OJK merupakan lembaga yang independen. Mempertimbangkan keindependensian OJK, maka model Dewan Pengawas harus memiliki kejelasan fungsi dan tugas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tanpa mengganggu independensi OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk hukum normatif dan tipe deskriptif dengan menganalisis berbagai sumber hukum untuk menyesuaikan pembentukan Dewan Pengawas serta menganalisis hubungan akuntabilitas dan pengawasan. Penelitian ini juga melakukan studi komparatif yang membandingkan penerapan pengawasan lembaga pengawas sektor jasa keuangan di beberapa negara, yaitu Belanda, Finlandia, Jepang, dan Jerman untuk mengetahui model dari masing-masing negara yang sesuai dan memungkinkan diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan efektivitas penerapan mekanisme akuntabilitas yang telah diterapkan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Menguraikan urgensi dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Dewan Pengawas, seperti status kedudukan, proses pemilihan anggota, dan kewenangan berdasarkan best practice dari negara-negara perbandingan. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tanpa mengganggu independensi OJK.

---

The government plans to establish Supervisory Board, which aims to improve the accountability and performance of the Financial Services Authority (OJK) through the Bill on Handling Banking Problems, Strengthening Coordination, and Restructuring of Financial Sector Institutional Authorities. The formation of the Supervisory Board is an exciting matter for further study, considering that OJK is an independent institution. Considering the independence of the OJK, the Supervisory Board’s model must have the clarity of functions and duties to improve accountability and performance without compromising the independence of the OJK. This study uses research methods in the form of normative law and descriptive type by analyzing various legal sources to adjust the Supervisory Board's formation and analyze the relationship between accountability and supervision. This study also conducted a comparative study, comparing the implementation of the supervision of financial services sector supervisory institutions in several countries, namely the Netherlands, Finland, Japan, and Germany to find out which models from each country were suitable and possible to be applied in Indonesia. The results of this study shows the effectiveness of implementing the accountability mechanism that OJK has implemented based on Law no. 21 of 2011. Explains the urgency and several things that need to be considered in forming the Supervisory Board, such as position status, member selection process, and authority based on best practice from the comparison country. Thus, the existence of the Supervisory Board can have a significant impact on improving accountability and performance without compromising the independence of the OJK.