UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Repurchase Agreement dalam Kaitannya terhadap Keuangan Negara melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI) = Repurchase Agreement in Relation to State Finances Through the Perspective of Law Number 8 of 1995 on Capital Market

Fikri Akbar Hadithna Masrur; Arman Nefi, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Yetty Komalasari Dewi, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Muhamad Helmi Kamal Lubis merupakan seorang mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina yang didakwa bersalah melakukan penempatan investasi saham PT. Sugih Energy Tbk (kode saham: SUGI) yang berada di dalam keadaan repurchase agreement atau REPO secara melawan hukum. REPO ini sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement diartikan sebagai kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Kasus bermula pada saat Edward Seky Soeryadjaya selaku pemegang saham mayoritas pada PT. Sugih Energy Tbk bertemu dengan Bety selaku Komisrasi PT. Millenium Danatama Sekuritas. Edward menyampaikan maksud pertemuan ini kepada Bety dengan tujuan untuk mencari dana dengan melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25% (dua puluh lima persen) agar PT. Sugih Energy Tbk naik performance-nya sehingga harga saham SUGI akan ikut terdongkrak naik juga di Bursa Efek Indonesia. Pada kasus ini, Helmi sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina membeli saham PT. Sugih Energy Tbk tanpa mengindahkan terlebih dahulu pedoman transaksi yang telah ditetapkan oleh Dana Pensiun Pertamina, salah satunya mengenai dibutuhkannya persetujuan antara Presiden Direktur dan Direktur Keuangan dan Investasi mengambil keputusan secara bersama-sama dalam melakukan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito. Helmi mengambil keputusan tersebut secara sepihak dan tanpa dilakukannya kajian terlebih dahulu mengenai saham PT. Sugih Energy Tbk tersebut yang diketahui sedang dalam keadaan REPO. Alhasil, Muhammad Helmi Kamal Lubis, bersama-sama dengan Edward Seky Soeryadjaya dan Bety didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah).

Muhamad Helmi Kamal Lubis is a former President Director of the Pertamina Pension Fund who was found guilty of placing an investment in PT. Sugih Energy Tbk (stock code: SUGI) which is in a state of repurchase agreement or REPO against the law. REPO itself according to Article 1 point 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Agreement Transactions is defined as a contract to sell or buy Securities with an agreement to buy or resell at a predetermined time and price. The case began when Edward Seky Soeryadjaya as the majority shareholder in PT. Sugih Energy Tbk met with Bety as the Commissioner of PT. Millennium Danatama Securities. Edward conveyed the purpose of this meeting to Bety with the aim of seeking funds by purchasing SUGI shares of up to 25% (twenty five percent) so that PT. Sugih Energy Tbk's performance increases and SUGI's share price will also increase on the Indonesia Stock Exchange. In this case, Helmi as the President Director of the Pertamina Pension Fund bought the shares of PT. Sugih Energy Tbk without subjecting to the transaction guidelines that had been set by the Pertamina Pension Fund, one of which is the need for approval between the President Director and the Director of Finance and Investment to make joint decisions in placing and withdrawing funds or releasing any investment instruments other than deposits. Helmi made the decision unilaterally and without any prior analysis on the shares of PT. Sugih Energy Tbk which is known to be in a REPO state. As a result, Muhammad Helmi Kamal Lubis, together with Edward Seky Soeryadjaya and Bety were charged with causing state financial loss of Rp. 599,426,883,540.00 (five hundred ninety- nine billion four hundred twenty-six million eight hundred eighty-three five hundred and forty rupiah).

 File Digital: 1

Shelf
 T-Fikri Akbar Hadithna Masrur.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ida rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xv, 88 pages
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-25-45731869 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920555348
Cover