Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik demi keperluan dan kepentingan masyarakat umum di bidang keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, seorang pejabat umum diwajibkan untuk memiliki ilmu dibidang kenotariatan serta memiliki akhlak yang baik agar akta autentik yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak-pihak. Notaris dan PPAT tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta. Karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah alat bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian paling sempurna di muka pengadilan. Karenanya dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Kendati demikian, walaupun Notaris dan PPAT telah melakukan kewajibannya, ada saja pihak-pihak yang tidak taat hukum. Disitulah peran dan fungsi prinsip kehati-hatian seorang pejabat umum harus diterapkan. Sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi dari tahap awal pembuatan akta hingga tahap terakhir penandatanganan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang PPAT melaksanakan kewajibannya dalam rangka memeriksa kebenaran dokumen syarat pembuatan akta autentik. Serta tanggungjawab PPAT bilamana ternyata akta autentik yang dibuatnya menggunakan dokumen palsu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan jabatannya berimbas kepada kerugian terhadap para pihak diluar akta. Seharusnya terhadap Akta Jual Beli Nomor 1XX/2014 dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatan aktanya, pihak pertama terbukti melanggar hukum dengan memalsukan identitas.

---

Notaries and Land Deed Making Officials are General Officials who are authorized by law to make authentic deeds for the purposes and interests of the general public in the civil sector. In carrying out his position, a public official is required to have knowledge in the field of notary and have good morals so that the authentic deed he makes does not cause legal problems that can harm the parties. Notaries and PPATs are not allowed to make mistakes in the process of making the deed. Because the authentic deed made by the Notary and PPAT is written evidence that has the most perfect level of proof before the court. Therefore, the making of the deed must not conflict with the legislation. However, even though the Notary and PPAT have performed their obligations, there are parties who do not obey the law. That's where the role and function of the precautionary principle of a public official must be applied. So that there are no violations that occur from the initial stage of making the deed to the last stage of signing. The main problem in this study discusses how a PPAT performs its obligations in order to check the correctness of the documents required for making an authentic deed. As well as PPAT's responsibility if it turns out that the authentic deed he made uses fake documents. The results of this study indicate that the negligence committed by PPAT in carrying out its position has an impact on losses to parties outside the deed. The Sale and Purchase Deed Number 1XX/2014 should have been canceled because in the process of making the deed, the first party was proven to have violated the law by falsifying identity.