Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang saham yang merupakan tanda penyertaan modal dalam perseroan sekaligus mengenai tata cara pemindahannya disamping yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kegiatan jual beli. Persyaratan untuk pemindahan hak atas saham dalam undang-undang dan anggaran dasar yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan. Mengatasi permasalahan tersebut, beberapa pihak menggunakan suatu perjanjian bernama perjanjian pengikatan saham yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian ini serta keabsahan pembatalan sepihak perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk memecahkan permasalahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian pengikatan saham memiliki hak untuk melakukan pengalihan saham dari pihak pemilik saham dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama atau bila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan untuk mengalihkan saham. Kewajiban dari pihak pemilik saham atau pihak penjual adalah mengusahakan segala hal yang diperlukan di dalam perseroan agar pengalihan saham dapat dilakukan dan kewajiban dari pihak pembeli adalah untuk membayar harga yang diperjanjikan. Pembatalan sepihak perjanjian pengikatan saham adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan sebagai suatu syarat batal.

---

The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regulates share which is a sign of capital participation in the company as well as regarding the procedures for their transfer in addition to those stipulated in the Civil Code concerning buying and selling activities. The requirements for the transfer of rights to shares in the law and the articles of association that have not been fulfilled will result in the transfer of rights to shares being unable to be carried out. To overcome these problems, some parties use an agreement called a share binding agreement that was created based on the principle of freedom of contract. The problems discussed in this study are regarding the rights and obligations of the parties in this agreement and the validity of unilateral cancellation of the agreement. This study uses a library research method that is juridical normative to solve problems with reference to the applicable laws and regulations. The parties who bind themselves to the share binding agreement have the right to transfer shares from the shareholders within a certain time in accordance with the mutual agreement or when the conditions specified for the transfer of shares have been fulfilled. The obligation of the shareholder or the seller is to make every effort needed in the company so that the transfer of shares can be carried out and the obligation of the buyer is to pay the agreed price. The unilateral cancellation of the share binding agreement is against the law because it is not in accordance with the provisions in Article 1266 of the Civil Code where the cancellation of the agreement must be requested to the court as a condition for cancellation.