Bahwa partisipasi UMKM dalam pasar internasional masih rendah dikarenakan terdapat hambatan-hambatan perdagangan internasional yang dihadapi oleh UMKM. Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki peran penting untuk mengatur ketentuan untuk mengatasi hambatan perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini menganalisa bagaimana pengaturan terkait UMKM dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Bilateral maupun Regional Negara Indonesia dalam upaya mengatasi hambatan perdagangan internasional? Bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi ketentuan UMKM dalam Perjanjian Perdagangan Internasional dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa beberapa Perjanajian Perdagangan Internasional baik tingkat Bilateral dan ASEAN yang telah diimplementasikan oleh Indonesia berdasarkan kerangka teori Small Business Lens Principles. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Small Business Lens Principle dalam pengaturan UMKM di Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia di tingkat ASEAN lebih komprehensif dan konkret dibandingkan pengaturan UMKM di tingkat Bilateral. Bahwa peran pemerintah perlu dioptimalkan agar Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dapat mengatasi hambatan perdagangan UMKM dan pemberdayaan bagi UMKM, yaitu memperkuat peran Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dengan memperluas tugas dan fungsi Direktorat Perunding Multilateral dan Direktorat Perunding Bilateral Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor UMKM dan memasukkan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari keanggotaan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

---

That participation of MSMEs in the international market is still low because there are several international trade barriers faced by MSMEs. International Trade Agreements have an important role to play in setting provisions for overcoming trade barriers. Thus, this study analyzes how the provisions related to MSMEs in the Bilateral and Regional International Trade Agreements of the State of Indonesia in an effort to overcome international trade barriers? What is the role of the Indonesian government to accommodate the provisions of MSMEs in International Trade Agreements and national law. This study uses a normative juridical method by analyzing several international trade agreements both at the bilateral and ASEAN levels that have been implemented by Indonesia based on the theoretical framework of the Small Business Lens Principles. The results of the study state that the application of the Small Business Lens Principle in the regulation of MSMEs in the Indonesian International Trade Agreement at the ASEAN level is more comprehensive and concrete than the regulation of MSMEs at the Bilateral level. The role of the government needs to be optimized so that the Indonesian International Trade Agreement can overcome trade barriers to MSMEs and empower MSMEs, namely strengthening the role of the International Trade Agreement Negotiating Team by expanding the duties and functions of the Directorate of Multilateral Negotiators and the Directorate of Bilateral Negotiators of the Ministry of Trade to organize the formulation and implementation of policies in the MSME sector and include the Ministry of Trade Cooperatives and SMEs as part of the membership of the International Trade Agreement Negotiating Team.