Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh dalam masa pandemi Covid-19. Mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak khususnya dibidang ekonomi. Notaris sebagai profesi penunjang dalam transaksi ekonomi, turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Terbatasnya teknologi informasi yang dapat digunakan oleh Notaris membuat teknologi informasi tidak dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh dalam masa pandemi Covid-19 dan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab dan mengulas pokok permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh baik sebelum maupun dalam masa pandemi Covid-19 dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun pada masa Covid-19 terjadi perubahan terhadap tata kelola kantor Notaris, jumlah akta yang dibuat Notaris, jumlah akta terkait dengan akad perbankan dan honorarium Notaris. Sejauh ini tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Notaris, oleh karena itu penggunaan telepon seluler, dokumen elektronik dan vidio konferensi merupakan teknologi yang dapat digunakan oleh Notaris sebagai media pendukung bukan sebagai alternatif dalam pelaksanaan jabatan Notaris, dikarenakan bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN dan pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

This study discusses the implementation of Notary position in Banda Aceh during the Covid- 19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic in Indonesia has had an impact, especially in the economic field. Notaries as a supporting profession in economic transactions are also affected by the Covid-19 pandemic. The limited information technology that can be used by a Notary, information technology unable to be an alternative in the implementation of the Notary position. The problems raised in this study are regarding the implementation of Notary position in Banda Aceh during the Covid-19 pandemic and information technology that can be used by Notaries based on applicable laws and regulations. To answer and review the subject matter, empirical juridical and normative juridical research methods are used. The results of the analysis from this study are that the implementation of the Notary position in Banda Aceh both before and during the Covid-19 pandemic was carried out based on the Undang-Undang Jabatan Notaris, but during the Covid-19 period there was a change in the governance of the Notary Office, the number of deeds made by the Notary, number of deeds of banking contracts and notary honorarium. So far no special rules are governing the use of information and communication technology by Notaries, therefore the use of cellular phones, electronic documents and video conferences is a technology that can be used by Notaries as a supporting not an alternative in the implementation of the position of a Notary because it is contrary to chapter 16 paragraph 1 letter m Undang-Undang Jabatan Notaris and article 5 paragraph 4 of the Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.