Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016 adalah kasus mengenai pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah tanpa terlebih dahulu melaksanakan pembagian warisan atau tanpa persetujuan dari para ahli waris. Oleh karena itu, terjadi sengketa dikarenakan para ahli waris beranggapan bahwa mereka masih mempunyai hak terhadap objek wasiat yang telah dilanggar dengan pengalihan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, di dalam penelitian preskriptif ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai kewenangan penerima wasiat dalam melaksanakan jual beli terhadap objek wasiat serta kewajiban PPAT dalam membuat akta jual beli tersebut. Hukum waris yang akan digunakan adalah hukum waris adat Jawa sebab pewaris termasuk ke dalam golongan penduduk Bumiputera yang tidak beragama Islam ketika ia meninggal dunia. Analisis terhadap kewenangan penerima wasiat terbagi atas dua yaitu kedudukannya sebagai janda dan penerima wasiat. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai janda, akan dianalisis lebih lanjut mengenai haknya terhadap harta bersama dan haknya sebagai ahli waris dalam hukum adat Jawa. Penerima wasiat dinyatakan tidak sepenuhnya berhak mengalihkan objek wasiat karena berdasarkan kedudukannya selaku penerima wasiat, ia seharusnya meminta persetujuan para ahli waris atau melaksanakan pembagian warisan terlebih dahulu. Dengan demikian, perjanjian jual beli dalam kasus pada putusan pengadilan tersebut dapat dibatalkan. PPAT dalam kasus tersebut seharusnya lebih cermat dalam melaksanakan jabatannya dan memberikan penyuluhan hukum mengenai prosedur pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah. Namun, dalam kasus ini PPAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan peraturan jabatan PPAT. Oleh karena itu ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

The case presented in the decision of South Jakarta District Court number 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. was about the selling and purchasing of land rights that is an object of grant without the distribution of inheritance beforehand and the consent of heirs. Therefore, a legal dispute occurred when the heirs believed that they still had the rights to object of grant and such rights had been violated by the selling and purchasing done by the grantee. Using juridical normative method, in this prescriptive research, the writer will further analyze the legal competence of the grantee in selling the land rights as well as the obligations of the Land Deed Officials that made the deed. The inheritance law used in this research will be Javanese Adat Law as the inheritor was of the “Bumiputera” descendant and was not Muslim when he died. The analysis about the grantee’s legal competence is divided into two namely her position as the widow of the inheritor and as the grantee itself. Furthermore, the analysis of her position as the widow must be divided into two parts namely her rights to the object of grant that is also a joint property and her rights as one of the legal heirs in accordance to Javanese Adat Law. The grantee was found to not have the full legal competence to sell the land rights based on her position as the grantee as she needs the consent of all the legal heirs or should have distributed the inheritance beforehand. Thus, the selling and purchasing happened in this case can be nullified. The Land Deed Officials should have been more thorough and careful in conducting his duty and should provide legal counseling in regards to the procedure for selling and purchasing object of grant that is a land rights. However, in this case, the official did not carry out such obligations hence should be declared to have committed a serious violation of the Code of Ethics and Office Regulations of Land Deed Official. Therefore, he may be subjected to dishonorable dismissal.