Sengketa pertanahan merupakan kegiatan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya administrasi, sehingga diperlukan penyelesaian melalui Peradilan bila upaya administrasi tersebut tidak berhasil. Seperti halnya dalam kasus persengketaan atas keputusan pengalihan hak sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Sukabumi, diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengeluarkan putusan nomor 146/G/2019/PTUN.BDG. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan apa yang dapat mengakibatkan sengketa tersebut diajukan ke pengadilan, dan bagaimanakah tatacara penyelesaiannya dari proses peradilan sampai pelaksanaan putusan. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu berupa studi undang-undang dan kepustakaan. Disimpulkan bahwa asal mula terjadinya sengketa gugatan atas keputusan pengalihan hak atau nama  yang cacat yuridis dalam bentuk cacat hukum administrasi, dengan bukti tiadanya warkah akta jual beli yang mendasari pengalihan tersebut, keputusan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) PP  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Pengadilan dilaksanakan melalui PTUN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pelaksanaan putusan atas kewajiban pembatalan keputusan balik nama sertifikat yang didasari atas ketentuan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan jaminan bahwa keputusan tersebut dianggap tidak berlaku secara otomatis bila dalam 60 hari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menjamin hak penggugat atas kepastian hukum dari penyelesaian sengketa pertanahan tersebut.   

---

Land disputes are complex activities that cannot be resolved only with administrative efforts, so that settlement through the court is required if the administrative efforts are not successful. As in the case of a dispute over the decree of name or right transfer over a land certificate issued by the Sukabumi Land Office, that was resolved through the Bandung Administrative Court which issued a verdict number 146/G/2019/PTUN.BDG. This study aims to find out what can lead to the dispute being submitted to the court, and how the procedure for its resolution is from the judicial process to the implementation of the decision. For this reason, the research was carried out using a normative juridical method with a study of laws and literature. It is concluded that the origin of the lawsuit dispute over the decree of  tranffer of rights is duet to juridical defect in the form of faulty on administrative law. proven with the absence of essential documents on the Sale and Purchase Act underlying the transfer This transfer of name is contrary to the provisions of Article 36 paragraph (1) of PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and violates the General Principles of Good Governance (AAUPB), in particular the principle of legal certainty and the principle of accuracy. The court is carried out through the state administrative court, which underlies on the provisions of Law Number 5 of 1986, with the verdic execution of the obligation to cancel the decision to change the name of the certificate based on the provisions of Article 116 paragraph (2) of Law Number 51 of 2009, with guarantees that the decree is deemed invalid if within 60 days the verdict of the Bandung Administrative Court is not implemented, guaranteeing the litigant right on legal certainty from the settlement of the land dispute.