Dalam praktiknya masih sering muncul kasus mengenai perebutan anak seperti yang ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung No 2021/K/Pdt/2020 yang salah satu orang tuanya membawa dengan sengaja anaknya keluar dari negara tempat kediaman sehari-hari dan melanggar kesepakatan putusan perdamaian yang dibuat di luar Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai keberlakuan putusan perdamaian mengenai hak asuh anak yang dibuat di luar Indonesia dan yang kedua peran Notaris tentang perjanjian pemeliharaan yang dibuat dalam akta otentik. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyimpulkan yaitu: pertama, status putusan yang dibuat di luar Indonesia yang bersifat constitutif dapat diakui dan dihargai, karena putusan perceraian bersifat constitutif tidak membutuhkan eksekusi, maka putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diterima di Indonesia dan kedua, notaris dalam pembuatan akta perjanjian perdamaian dapat ditunjuk sebagai mediator yaitu sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dan mediator yang ditunjuk para pihak di luar pengadilan yang apabila para pihak menunjuk notaris tersebut maka notaris akan membuat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik yang setelah itu akan diajukan lagi ke persidangan untuk dikukuhkan oleh Hakim.

---

Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents and cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of an agreement made by a notary as one resolution to the problem in regards to childcare through an authentic deeds. The method used in writing this thesis is juridical normative with the nature of analyitical explanatory. The results of its study are: first, the status of decisions made outside Indonesia can be found through article 436 RV (Reglement op de Rechtsvordering since the decision on dissolution of marriage is a constitutive verdict and does not need execution, thus the decision issued by foreign court could be recognized in Indonesia. Next, notary in this case could enact as a mediator which can be appointed by a court or appointed by the parties outside of the court,when the parties designating a notary as a mediator, notary will make the peace agreement in the form of authentic deeds and legalized by the Judge.