Penelitian ini menganalisis peraturan hak usul pemegang saham untuk pemilihan direktur pada perusahaan terbuka dengan struktur kepemilikan saham terkonsentrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan peraturan di Korea Selatan (Korea). Penelitian ini berfokus pada perusahaan terbuka dengan hubungan keluarga. Dengan menerapkan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kedua negara memberikan hak kepada pemegang saham untuk mencalonkan, memilih, dan memberhentikan direksi, di Indonesia, bagi perusahaan terbuka, Pasal 16 (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 secara khusus mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan usulan mata acara rapat. Kedua negara juga mengatur komite nominasi, meskipun komite tersebut berada di bawah organ perusahaan yang berbeda, dan diwajibkan untuk jenis perusahaan yang berbeda. Kepemilikan untuk mengajukan suatu agenda juga berbeda, dengan Indonesia membutuhkan kepemilikan yang lebih tinggi dibandingkan Korea, yang dapat menjadi penghalang bagi pemegang saham minoritas dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi untuk menggunakan hak usul pemegang saham mereka. Perbedaan lainnya adalah dalam kuorum kehadiran dan keputusan RUPS, dengan Korea membutuhkan resolusi khusus untuk pemberhentian direksi, yang membuat lebih sulit untuk memberhentikan direksi dengan performa yang kurang baik, terutama ketika mereka adalah anggota keluarga atau perwakilannya. Terakhir, Indonesia tidak mengatur mekanisme pemungutan suara apa pun, meskipun mekanisme tersebut masih dapat diterapkan, tetapi biasanya diabaikan.

---

This thesis analyze the regulations of shareholder proposal rights for director’s elections in listed companies with concentrated shareholding structure in Indonesia by comparing it to the regulations in South Korea (Korea). This research focuses on listed companies with family relations. By applying a juridical normative research, this study found that both countries’ legislations give shareholders rights to nominate, elect, and remove directors. For listed companies, Article 16 (1) and (2) of POJK No. 15/POJK.04/2020 specifically regulates shareholder rights to propose meeting agendas. Both countries also regulate nomination committees, although such committee exists under different company organs, and are obligated for different types of companies. Ownership threshold to propose an agenda also differ, with Indonesia requiring a higher threshold than Korea, which could be a barrier for minority shareholders in a concentrated shareholding structure to exercise their shareholder proposal rights. Other difference is in the attendance and decision quorums for GMS, with Korea requiring a special resolution for director’s removal, making it harder to remove non-performing directors from the board, especially when they are family members or their representatives. Lastly, unlike Korea, Indonesia did not regulate voting mechanisms, although such mechanism could still be applied but is usually ignored.