Air harus dikelola dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Berdasarkan data, ketahanan air bersih di DKI-Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan baik segi ketersediaan dan kualitasnya. Dari 13 sungai di DKI-Jakarta, hanya Kali Krukut dan Sungai Cengkareng yang airnya layak dijadikan air baku, kualitas air di kedua sumber air ini juga telah diindikasikan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif, penelitian menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai bahan hukumnya dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait perkembangan pengaturan pemenuhan air minum di DKI Jakarta dan bagaimana pemenuhan air minum di DKI-Jakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yaitu: 1) perkembangan pengaturan pemenuhan kebutuhan air minum di DKI Jakarta menunjukkan beberapa kemajuan dan dalam hal lain masih terdapat peraturan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Pada Pergub DKI Jakarta No 62/2019, Pemda DKI menjadikan ketersediaan SPAM di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kepulauan Seribu. Disamping itu pada regulasi Pemprov DKI Jakarta yang lainnya, masih terdapat hal-hal lain yang perlu disempurnakan; 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, nyatanya masih mengandung aroma privatisasi air. Pemda telah menentukan tarif air di DKI Jakarta, namun kenyataan di lapangan swasta didapati masih menetapkan tarif air yang mahal sehingga kesenjangan terhadap masyarakat untuk membeli air masih terjadi.

---

Water must be managed properly so that humans can meet their daily drinking water needs. Based on the data, the security of clean water in DKI-Jakarta is currently very concerning, both in terms of availability and quality. Of the 13 rivers in DKI-Jakarta, only the Krukut River and the Cengkareng River whose water is suitable for use as raw water, the quality of water in these two water sources has also been indicated to be declining. This study uses a normative juridical method qualitatively, the study uses secondary data supported by primary data as legal material and produces a descriptive analytical research form. This study examines problems related to the development of drinking water supply in DKI Jakarta and how to fulfill drinking water in DKI Jakarta after the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The results of this study answer the problems, namely: 1) the development of regulations for meeting drinking water needs in DKI Jakarta shows some progress and in other cases there are regulations that need to be improved and their supervision increased. In Pergub DKI Jakarta No. 62/2019, the DKI Regional Government makes the availability of SPAM in the Thousand Islands region one of the main focuses to meet the drinking water needs of the people in the Thousand Islands. Besides that, in other DKI Jakarta Provincial Government regulations, there are still other things that need to be perfected; 2) The enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, in fact still contains the scent of water privatization. The local government has determined the water tariff in DKI Jakarta, but the reality in the private sector is that it is found that the private sector is still setting high water tariffs so that the gap between the people in buying water still exists.