Penelitian Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitor wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan tanah. serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan. Permasalahan yang diangkat adalah menganalisis pengaturan tentang pengurusan dan pemberasan harta pailit dalam undang-undang kepailitan dan menelaah pelaksanaan kepailitan PT KSL dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat NOMOR.246/PDT.SUS-PKPU/2019/PN. Niaga Jkt.Pst, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data studi pustaka. metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa pengaturan pengurusan dan pemberesan harta pailit masih belum optimal karena tidak ada kepastian hukum bagi para kreditor. dan pelaksanaan kepailitan PT KSL dalam putusan tersebut telah sesuai namun dikecualikan bagi kreditor separatis berkedudukan yang paling tinggi karena memegang hak jaminan kebendaan. Simpulan bahwa di dalam pengaturan kepailitan megenai pelaksanaan eksekusi kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan masih dibatasi beberapa pasal di dalam Undang-Undang kepailitan yang mengatur tentang eksekusi. maka dari itu perlunya perbaikan di dalam undang-undang tersebut agar terciptanya kepastian Hukum.

---

This thesis research discusses the legal protection given to creditors in Credit Agreements with guarantees of Mortgage Rights when the debtor defaults according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. as well as Interpretation of the provisions of the Article in Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy.The issues raised are analyzing the arrangements for managing and extorting bankrupt assets in the bankruptcy law and examining the implementation of PT KSL's bankruptcy in the decision of the Central Jakarta Commercial Court NUMBER. 246/PDT.SUS-PKPU/2019/PN. Niaga Jkt Pst. To answer these problems, the method used in this research is normative legal research, in this study using secondary data and literature study data. This research method is to answer the results of the analysis that the management and settlement arrangements for bankrupt assets are still not optimal because there is no legal certainty for creditors. and the implementation of the bankruptcy of PT KSL in the decision was appropriate but exempted for the separatist creditor with the highest position because he held the right of Mortgage Rights. Separatist creditors are also independent of or influenced by other creditors. The conclusion is that in the bankruptcy regulation regarding the execution of separatist creditors on the right to material security, it is still limited by several articles in the bankruptcy law which regulates execution. Therefore, there is a need for improvements in the law in order to create legal certainty.