Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Indonesia menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis digital yang diatur dalam Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang PTSP dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS. Tujuan pembentukan pengaturan tersebut untuk memberikan keefektifan dan keefisienan proses penerbitan perizinan. Namun dalam prakteknya ditemukan kasus pembatalan surat Keputusan Kepala BKPM pada kepemilikan IUP Operasi Produksi PT Emas Mineral Murni berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut tentu saja merugikan pelaku usaha padahal dalam Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan negara menjamin peningkatan tahap IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan analisis pemberian perizinan berusaha dalam kegiatan pertambangan minerba dan bagaimana jaminan IUP milik PT. Emas Mineral Murni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian adalah regulasi perizinan kepada Kepala BKPM belum jelas figure kewenangannya karena instrumen hukum pelimpahan kewenangan berdasarkan PermenESDM No. 25 Tahun 2015 bukan merupakan Delegasi atau Mandat. Sedangkan jaminan peningkatan IUP Operasi Produksi menjadi terdilusi karena seringkali menimbulkan kesalahtafsiran. In UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, every investor is required to have a Izin Usaha Pertambangan (IUP). Indonesia implements a digital bases licensing service system regulated in Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang PTSP dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS.

The purpose of establishing these rules is to provide an effective and efficient licensing issuance process. However, in practice, cases of cancellation of the Decree of the Head of BKPM were found on the ownership of the IUP Operasi Produksi of PT. Emas Mineral Murni based on the decision of the Supreme Court. This is of course detrimental to investors even though Article 46 of UU No. 4 Tahun 2009 states that the state guarantees an increase in the stage of IUP Eksplorasi to IUP Operasi Produksi.

Based on these problems, it is necessary to analyze the granting of business permits in mineral and coal mining activities and how to guarantee the IUP owned by PT. Emas Mineral Murni. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive analysis. The results of the research is that the licensing regulation to the Head of BKPM is not yet clear on the authority figure because the legal instrument for delegation of authority is based on PermenESDM No. 25 Tahun 2015 is not an Delegation ot Mandate. Meanwhile, the guarantee for an increase in the IUP Operasi Produksi is diluted because it often causes misunderstandings.