Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang terjadi perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan PHK dapat di lakukan secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim pada penyelesaian perselisihan dalam kasus pemutusan hubungan kerja dan juga membahas substansi dari putusan tersebut ditinjau dari PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan PHK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan menggunakan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan yang ditarik adalah Pertimbangan hukum hakim pada putusan No.40/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt.Pst, perusahaan LKBN  dengan Pekerja FRP dkk dinyatakan putus demi hukum, dan hakim menghukum perusahaan LKBN untuk membayar hak-hak Pekerja FRP dkk. Subtansi Putusan No.40/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt.Pst tentang pemutusan hubungan kerja ditinjau dari PP No.35 Tahun 2021, yaitu pada bagian PKWT ada perubahan dalam jangka waktu berubahnya status dari PKWT menjadi PKWTT. Bilamana dilihat dari sudut pandang PP, maka para pekerja PKWT tersebut secara otomatis berubah karena dalam pasal PP disebutkan jika status dapat berubah selama dia bekerja tanpa jeda waktu bekerja.

---

Termination of Employment is caused due to a matter that results in the termination of the rights and obligations between the workers and the employers. Disputes usually occur because there is no common understanding between workers and employers regarding the termination. Settlement of disputes can be done by Bipartite, Mediation, Conciliation, and the Industrial Relations Court. This study discusses how the judge's legal considerations in resolving disputes in cases of termination of employment and also the substance of the verdict in terms of Government Regulation Number 35 of 2021. The research method used is normative juridical, descriptive analysis research specifications. Data sources are primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study. This research uses normative legal research method with literature study. The approach uses a qualitative approach. The judge's legal considerations in the verdict Number No.40/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt.Pst, it was declared terminated by law, and the judge sentenced the LKBN company to pay for the rights of FRP et al. Substance of verdict above regarding the termination of the employment in terms of Government Regulation, namely in the TWA part there is a change in the period of change of status from a temporary to an indefinite one. From the point of view of a Government Regulation, the employees status of the TWA will automatically change because the Government Regulation article states that their status can change as long as they work without a break.