Penelitian ini membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjaga rahasia jabatannya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan yang mana dalam melindungi notaris untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, setiap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun, pada praktiknya, terdapat notaris yang membuka rahasia akta yang dibuatnya dalam suatu proses peradilan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuka rahasia jabatan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PDT/2018/PT PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris RB tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rahasia jabatan tertuang dalam sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut notaris diberikan kewajiban hukum berupa kewajiban ingkar dan oleh karena itu, notaris RB dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda atas perbuatan notaris membuka rahasia jabatan, dan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah bagi notaris yang memberikan kesaksian dalam proses peradilan seharusnya menegakkan kewajiban ingkar yang dimilikinya.

---

This study discusses the obligations and responsibilities of a notary in maintaining the confidentiality of their position. Notaries have the obligation to maintain the secret of their positions, which in protecting the notary to carry out these obligations, every notary examination by law enforcers must go through the approval of the Notary Honorary Council. However, in practice, there are notaries who disclose the secrets of the deeds they have made in a judicial process without the approval of the Notary Honorary Council. The issues raised in this research are regarding the obligations and responsibilities of notaries who disclose the secrets of their positions without the approval of the Regional Notary Honorary Council in the Palangkaraya High Court Decision Number 1/PDT/2018/PT PLK. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was done qualitatively with an explanatory approach. The results of the research found that in the a quo case, the notary RB did not carry out his obligation to maintain the secret of the position stated in the notary's oath of office and Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Law, which to support the implementation of these obligations, the notary is given a legal obligation in the form of an obligation to deny, and therefore, the RB notary may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of an unlawful act, criminal sanctions in the form of imprisonment or fines for his act of disclosing the secret of his position, and administrative sanctions in the form of warning and dismissal of a notary who is proven to have violated the Notary Position Law. Therefore, the advice obtained from this research is that notaries who testify in the judicial process should enforce their obligations to deny.