Penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan Program Penjaminan Pemegang Polis bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi di Indonesia. Adapun penelitian ini dibuat karena Program Penjaminan Pemegang Polis seharusnya sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Akan tetapi hingga saat ini Program Penjaminan Pemegang Polis belumlah ada. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan Program Penjaminan Pemegang Polis dapat memberikan manfaat kepada pemegang polis berupa perlindungan hukum. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Pemegang Polis di Indonesia, bentuk pengaturan dan kelembagaan dari Lembaga Penjaminan Pemegang Polis (Policyholder Protection Fund) Malaysia dan Singapura serta bentuk Lembaga Penjaminan Pemegang Polis dan program penjaminan yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang dijadikan dasar dari penelitian adalah teori perlindungan hukum. Penulis berkesimpulan bahwa Program Penjaminan Pemegang Polis di Indonesia sudah semestinya segera dibentuk, sebab program Penjaminan Pemegang Polis dapat memberikan manfaat kepada Pemegang Polis dan perusahaan asuransi. Bentuk program penjaminan pemegang polis yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang terpisah dari Lembaga Penjamin Simpanan.

---

This study is about the urgency of establishing a Policyholder Protection in Indonesia. This research was made because the Policyholder Protection Scheme should have been established no later than 3 (three) years since the enactment of Law Number 40 of 2014 regarding Insurance. However, until now there is no Policyholder Protection Scheme. In addition, many insurance companies have failed to pay. The discussion in this study includes the urgency of establishing a Policyholder Protection Agency in Indonesia, the regulatory and institutional forms of the Malaysian and Singaporean Policyholder Protection Funds, and the form of policyholder protection institutions and guarantee programs that can be applied in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method. The theory that is used as the basis of the research is the theory of legal protection. The author concludes that the Policyholder Protection Scheme in Indonesia should immediately be established. This is because the Policyholder Protection Scheme can provide benefits to policyholders and can provide benefits to insurance companies. The author concludes that the form of the Policyholder Protection Scheme that can be applied in Indonesia is as an independent institution separate from the Deposit Insurance Corporation (LPS).