Banyak timbulnya masalah-masalah terkait akta autentik yang dibuat oleh Camat yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dahulu, dikarenakan tidak adanya ilmu yang diberikan, serta pengawasan yang kurang ketat dari Pemerintah, sehingga banyak akta yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah konsep dari adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam Akta Jual Beli atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT Sementara dan dalam hal apa pihak ketiga dapat mengajukan pembatalan suatu akta PPAT. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 423 PK/Pdt/2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep perbuatan melawan hukum telah diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatan suatu Akta Jual Beli atas tanah, maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui Pengadilan. Selanjutnya, pihak ketiga sebagai pihak di luar akta dapat membatalkan suatu Akta Jual Beli atas tanah dengan dapat dibuktikannya bahwa adanya akta tersebut merugikan pihak ketiga. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak ketiga sebagai pihak yang membayar (pembeli) harus segera membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, oleh sebab pihak penjual dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain, atau PPAT sebagai pejabat umum dapat menuliskan keterangan pada akhir akta bahwa Penjual tidak dapat menandatangani Akta Jual Beli yang bersangkutan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan.

---

There are many problems arise related to authentic deeds made by Subdistrict Head who was appointed as a Temporary PPAT in the past, due to the lack of knowledge provided, less strict supervision from the Government, so that many deeds caused problems later on. The problem discussed in this thesis are the concept of an element of the tort in the making of a Land Title Deed in front of The Temporary Land Deed Official and in what terms a third party can apply for a cancellation of a PPAT deed. The form of research that the author will use is normative juridical, by analyzing the Judicial Review Decision Number 423 PK / Pdt / 2019. The results of this study state that the concept of the tort has been clearly regulated in Article 1365 of the Civil Code, in which if there is an element of the tort in making a Land Title Deed, the deed can be canceled through the Court. Furthermore, a third party as a party outside the deed can cancel a Land Title Deed by proving that the deed is detrimental to the third party. This study also provides advice to third parties as the paying party (the buyer) must immediately make a Land Title Deed in front of PPAT, because the seller can give an authority to other parties, or PPAT as a public official may write a statement at the end of the deed that the Seller is unable to sign the Land Title Deed due to his health condition which is not possible.