Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugas jabatan dan kewajibannya dengan baik. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dalam prakteknya, banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga merugikan para pihak yang mengunakan jasa Notaris. Bahkan, terdapat juga Notaris yang sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran serta dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris masih saja mengulangi kesalahannya melakukan pelanggaran kembali. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana tindakan Majelis Pengawas Notaris dalam menangani Notaris yang sudah pernah melakukan pelanggaran serta dijatuhi sanksi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan Majelis Pengawas Notaris dalam menangani Notaris yang sudah pernah melakukan pelangaran serta dijatuhi sanksi, Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan putusan berupa penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik teguran lisan atau tertulis maupun usulan pemberhentian Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan oleh Notaris adalah dengan melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan untuk dapat dijatuhi sanksi. Dalam mengadili Notaris yang bersalah diharapkan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dapat bertindak dengan tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris agar dapat memberikan efek jera kepada Notaris.

---

Notary has the authority and obligations that have been established and regulated in the Statute of Notary Public and Notary Code of Ethics. The greater authority provided to the Notary consequently it is necessary to create a control to the Notary to be able to perform their duty and obligations as well. Control upon the Notary is executed by Minister by establishing Notary Supervisory Council. In reality there are many violation which is carried out by the Notary which in turn harmful the parties concerned who employ the service of the Notary. There is, even though, a Notary which has got sanction by the Notary Supervisory Council but still repeat such violation. The formulation of the problem in this thesis is how to create a action by the Notary Supervisory Council to the Notary who has ever violated and got sanction and how to give law protection to the party who has been harmed by the Notary. The methods of research in this thesis is normative juridical with of explanatory of research typology. The result of this study is how to deal with the Notary who has ever performed a breach and got sanction, the Region Supervisory Council shall examine to the Notary and the District Notary Supervisory will render a decision in form of sanction to the Notary by disapproval or written reprimand and also provide a suggestion to Central Supervisory Council to provide a decision put on a sanction to the Notary in form of to discharge. Concerning the legal protection to the party by the Notary, such legal action could be taken by filing a report of the Notary concerned to the Notary Supervisory Council or the Board of Honor to put sanction on the Notary. By rendrering the sanction to the Notary, the Notary Supervisory Council and Board of Honor could strictly give deterrent effect to the Notary.