Akta otentik yang dipermasalahkan dalam pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan notaris dalam proses pembuatannya ataupun karena keterangan penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Apabila akta otentik memuat keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap, maka pihak yang bertanggung jawab adalah penghadap tersebut. Namun, notaris sebagai pihak pembuat akta juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam proses pembuatan akta. Tesis ini menganalisis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Akta PKR RUPS LB) yang mengandung Keterangan Palsu. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian dan akibat hukum terhadap Akta PKR yang mengandung keterangan palsu; dan mengenai tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta PKR yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian tesis ini yakni diketahui bahwa suatu akta Notaris yang memuat keterangan palsu mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam aspek formil dan materiil dan mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya. Akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta mengalami cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum atau dengan mengadakan RUPS ulang. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata akibat kelalaiannya dalam membuat akta. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris memiliki kesadaran bahwa ia telah membantu penghadap melakukan tindak pidana “memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” dalam pembuatan proses pembuatan akta. Oleh karena itu, Akta PKR harus dibuat berdasarkan prosedur pembuatan akta. Apabila terdapat dokumen wajib yang tidak diserahkan oleh penghadap maka Notaris harus menolak permintaan penghadap tersebut.

---

An authentic deed that disputed in court can be caused by the notary’s fault in the making process or can be caused by false statement conveyed by the party.Therefore, both notary and the party can be held accountably for their actions. This thesis analyses a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement conveyed by the party. The research problems of this thesis are regarding the power of evidence and law consequent of a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement as well as the Notary's Responsibility to a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement. Research method used in this thesis is normative juridical and this thesis’ type of research is prescriptive. From this research it is known that a Notary deed which contain false statement causes the deed to has no power of proof in formal and material aspects and loses its authenticity. The deed became legally defective and voidable. Notary can be subjected to administrative and civil liability due to their negligence in carrying out their duties. Notary can also be subjected to criminal liability, if the notary is aware of helping the party to commit a crime of letter forgery while making the the deed. Therefore, it is compulsory to comply the law and procedure while making the deed. If there are mandatory documents that are not submitted by the party, the Notary must refuse the request of the party.