Pihak yang dapat memohonkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menjadi problematika dalam pelaksanaannya karena belum ada pengaturan khusus di dalam UU Kepailitan-PKPU melainkan hanya berupa penjelasan pasal saja. Permasalahan yang mungkin timbul adalah perbedaan syarat pengajuan antara di dalam perjanjian kredit sindikasi dengan UU Kepailitan-PKPU. Notaris sebagai pihak dalam penyusunan perjanjian berperan untuk memastikan kejelasan kewenangan dan penegakan hak kreditor sindikasi dalam perjanjian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisa didasarkan pada keberlakuan dari UU Kepailitan-PKPU terhadap kewenangan kreditor sindikasi untuk mengajukan PKPU dan peran Notaris dalam penegakan hak kreditor sindikasi. Permohonan PKPU dalam kredit sindikasi masih menimbulkan dualisme dikarenakan sifat khas dari kredit sindikasi yaitu jumlah kreditor yang banyak, adanya agen sebagai kuasa dari para kreditor sindikasi, dan security agent sebagai pihak dalam perjanjian yang diberi wewenang menyelesaikan wanprestasi debitor. Hasil analisa adalah bahwa keberlakukan klausul perjanjian kredit sindikasi dikesampingkan saat sudah memasuki ranah kepailitan dan PKPU agar sejalan dengan asas-asas dan tujuan dari UU Kepailitan-PKPU sehingga kreditor sindikasi manapun dapat mengajukan permohonan PKPU. Notaris sebagai rekanan Bank memiliki peran dalam memberikan kepastian mengenai kewenangan ini dan memberikan dasar penegakan hak kreditor dalam perjanjian. Perjanjian kredit sindikasi merupakan jenis perjanjian yang kompleks sehingga baiknya Notaris terus belajar mengenai perkembangan transaksi yang ada beserta peraturannya.

---

The party who able to apply for the Postponement of Debt Payment (PKPU) is still showed problematic in its implementation because there is no specific arrangement in the Bankruptcy-PKPU Law, merely an explanation of an article. The issue that may arise is the difference of the submission requirements between the agreement and the Bankruptcy-PKPU Law. Notary has a role to ensure the authority and enforcement of syndicated creditors’ rights in the agreement. To answer such problems, this study uses normative legal research. The data analysis will be done prescriptively. The analysis is based on the applicability of the Bankruptcy-PKPU Law on the authority of a syndicated creditor to apply for PKPU and the role of the Notary in enforcing the rights of syndicated creditors. The PKPU application in syndicated loan context creates dualism due to the distinctive nature of syndicated loans, namely the number of creditors, the existence of agent as the power of attorney of syndicated creditors and security agent as parties to the agreement who are authorized to settle debtor default. The result of the analysis is that the syndicated loan agreement clause will be put aside when it enters the realm of Backrupcy and PKPU Law so it is in line with the principles and objectives of such law, thefore a syndicated creditor able to apply PKPU. Notary as bank’s partner has a role in providing certainty regarding such authority and providing the basis for enforcing creditors rights in the agreement. A syndicated loan agreement is a complex type of agreement so it would be better for the Notary to always learn about the developing transactions as well as its regulations.