Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik sehingga MKN mengeluarkan keputusan yang berbeda, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap notaris. MKN merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan dengan memberikan perlindungan kepada Notaris dan menjamin bahwa pelaksanaan jabatan notaris tidak terhambat akibat adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan objek yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 77/G/2018/PTUN-MDN jo. No. 246/B/2018/PT. TUN.MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tipologi evaluatif dengan bahan utama data sekunder, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum notaris terbagi menjadi internal dan eksternal, dan perlindungan hukum notaris diperoleh dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan MKN akibat dari: (a) tidak terpenuhinya unsur Majelis Pemeriksa; (b) terdapat hasil keputusan yang berbeda terhadap objek dan alasan permohonan yang sama. Selain itu, akibat dari keputusan MKN yang dibatalkan maka tidak memiliki kekuatan mengikat lagi. Dengan mengunakan interpretasi ekstensif atas terminologi asas nebis in idem diharapkan dapat diterapkan dalam keputusan MKN sebagai jawaban atas permohonan penyidik, penuntut umum, dan hakim.

---

The act of summoning and examining multiple times by the Notary Honorary Assembly (MKN) based on the request of the Investigator and resulting in different decisions causes a legal uncertainty for a Notary. The MKN is an institution that guides and guarantees that the execution of Notary position is not hindered by the problems within the deed content. Due to such, the decision taken by the MKN shall be conducted diligently. This research discusses regarding the legal protection towards Notary which is summoned and examined multiple times by the MKN regarding a deed with the same case and reason along with the binding legal force of the MKN verdict relating to the same deed within Administrative Court Verdict Number 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Number 246/B/2018/PT. TUN.MDN. To answer such issue, the juridical normative research method is used, evaluative typology with secondary data as the primary material, and qualitative data analysis method. The research result shows that legal protection for Notary can be divided to internal and external, and is obtained by submitting an objection towards the MKN decision as a result of (a)non-fulfillment of the Examining Assembly elements;(b)there exists a different decision regarding the same object and the same underlying reason for request. Other than that the MKN decision is revoked and does not have any binding force any longer. By implementing an extensive interpretation on the term nebis in idem within the MKN decision, hopefully it will be a solution to the investigators, public prosecutors and judges’ requests.